Indonesia Raih Posisi Teratas di Indeks Transparansi Belanja Pajak
Indonesia naik ke puncak peringkat Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI), mengungguli 115 negara lain pada pemeringkatan terbaru. Keterangan ini disampaikan Kementerian Keuangan dalam pernyataan tertulis pada Senin, 18 Mei 2026.
Hasil dan sejarah peringkat
Menurut pernyataan resmi, Indonesia menempati posisi teratas dalam GTETI versi 2026 setelah mengalami kenaikan signifikan sejak peluncuran indeks itu. Sebelumnya, Indonesia berada di peringkat ke-15 pada 2023 dan naik ke peringkat ke-2 pada 2024.
"Posisi Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak indeks tersebut pertama kali diluncurkan pada tahun 2023. Saat itu, Indonesia di peringkat ke-15, tahun 2024 naik ke peringkat ke-2, hingga tahun ini unggul di posisi teratas,"
Apa yang dinilai GTETI
GTETI adalah indeks komparatif pertama yang menilai praktik pelaporan insentif atau tax expenditure secara global. Pemeringkatan didasarkan pada keteraturan, kualitas, dan cakupan informasi laporan insentif perpajakan yang diterbitkan setiap negara.
Dampak bagi rumah tangga dan UMKM
Kementerian Keuangan menyatakan bahwa sebagian besar manfaat belanja perpajakan di Indonesia dinikmati oleh rumah tangga dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam laporan 2025, jumlah manfaat tersebut tercatat mencapai Rp389 triliun, atau lebih dari 70 persen dari total belanja perpajakan.
"Insentif tersebut diberikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok. Seperti bahan makanan dan tempat tinggal, meringankan biaya pendidikan, kesehatan dan transportasi,"
Selain membantu kebutuhan dasar, insentif juga dikatakan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Langkah Kemenkeu ke depan
Kementerian berencana memperkuat kualitas pelaporan belanja perpajakan melalui penyempurnaan format laporan, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi pemanfaatan kebijakan insentif. Tujuannya agar belanja perpajakan menjadi lebih terukur dan berdampak optimal terhadap perekonomian.
"Kemenkeu berkomitmen memperkuat kualitas transparansi belanja perpajakan sebagai bagian penting dari tata kelola fiskal yang sehat dan akuntabel,"
Konsekuensi dan prospek
Peningkatan peringkat di GTETI memberi pengakuan internasional terhadap upaya transparansi fiskal Indonesia. Ke depan, kualitas laporan insentif yang lebih baik diharapkan memperkuat akuntabilitas, membantu target sasaran kebijakan, dan mendukung iklim investasi yang lebih jelas.
Dengan langkah lanjutan dalam pelaporan dan evaluasi, pemerintah menargetkan agar manfaat belanja perpajakan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi rumah tangga serta pelaku usaha domestik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Geo Dipa: Potensi Panas Bumi Indonesia Baru 11% Tergarap
Geo Dipa: potensi panas bumi 24 GW, namun baru 11% (2,7 GW) tergarap; hambatan utama biaya tinggi, waktu pem...
BI: KLM Perkuat Pembiayaan Perumahan, Rp118 T Tersalurkan
BI menyatakan KLM mendukung pembiayaan perumahan; realisasi 1,32% setara Rp118 triliun disalurkan ke 111 ban...
DPR Soroti Usulan HIPMI Naikkan Plafon KUR Jadi Rp2 Miliar
DPR menyoroti usulan HIPMI naikkan plafon KUR menjadi Rp2 miliar untuk memperluas pembiayaan UMKM kelas mene...
IHSG Turun 3,28% Sepekan, BEI Sempurnakan Aturan Perdagangan
IHSG turun 3,28% pada 28 Sept-2 Okt 2026; BEI menyesuaikan batas harga, Auto Rejection, dan mulai terapkan s...
Dirjen Pajak Tak Khawatir Meski Pemerintah Rencanakan Kenaikan PTKP
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tak terlalu khawatir meski pemerintah merencanakan kenaikan PTKP; ske...
BNI Perkuat Pelestarian Batik dan Dukung UMKM Perajin
BNI memperkuat pelestarian batik lewat kebijakan busana kerja, pelatihan, dan pameran untuk memperluas pasar...