Gubsu Tolak Rekomendasi Kunjungan DPRD Medan ke China
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menolak memberikan rekomendasi perjalanan dinas Wali Kota Medan dan pimpinan DPRD Medan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Keputusan ini memicu kritik dari DPRD dan aktivis karena dinilai berpotensi menutup peluang kerja sama investasi, pendidikan, dan infrastruktur bagi Kota Medan.
Reaksi DPRD Medan
Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menyatakan kunjungan bukan untuk wisata melainkan memenuhi undangan resmi dari pemerintah dan lembaga di RRT. Menurutnya, agenda itu menyasar program strategis yang langsung berkaitan dengan kepentingan daerah.
"Yang disayangkan, peluang ini justru terhenti sebelum sampai ke meja pemerintah pusat untuk dinilai. Padahal yang memiliki kewenangan menentukan layak atau tidaknya perjalanan tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri,"
Wong menambahkan seluruh biaya perjalanan dan akomodasi telah ditanggung pihak pengundang, sehingga tidak membebani APBD Kota Medan. Ia mendesak agar rekomendasi tetap diteruskan ke pusat untuk evaluasi.
Agenda Kerja Sama yang Direncanakan
Delegasi Medan dikabarkan memiliki beberapa agenda penting selama kunjungan. Rangkaian pembahasan itu dianggap potensial bagi pembangunan kota.
- Kerja sama di bidang pendidikan
- Investasi dan perdagangan
- Pembangunan infrastruktur
- Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)
Sikap Gubernur dan Alasan Penolakan
Gubernur Bobby mengakui menolak permohonan izin tersebut sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat yang meminta perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif. Pernyataan ini disampaikan saat memberikan keterangan kepada wartawan.
"Yang izin ke kami itu wali kota dan pimpinan DPRD mau ke China, itu kami tolak memang,"
Keputusan gubernur tersebut menurutnya mengikuti kebijakan pusat, meski DPRD menilai kewenangan akhir berada di tangan Kementerian Dalam Negeri.
Kritik dari Aktivis dan Implikasi
Ketua Kalibrasi Anti Korupsi dan HAM, Antony Sinaga, menilai persoalan ini harus dilihat dari kepentingan daerah, bukan sekadar soal keberangkatan pejabat. Ia meminta proses administrasi tetap dilanjutkan agar evaluasi pusat berjalan objektif.
"Substansinya bukan soal siapa yang berangkat. Yang menjadi persoalan adalah apakah peluang yang berpotensi menguntungkan daerah diberi kesempatan untuk diproses sesuai mekanisme,"
Antony menekankan undangan resmi dari RRT bisa membuka akses bagi:
- investasi dan perdagangan
- pengembangan infrastruktur
- kerja sama pendidikan
- peningkatan kualitas sumber daya manusia
Ia memperingatkan, penghentian proses rekomendasi dapat menimbulkan kesan negatif terhadap pengundang dan menghambat peluang yang berpotensi memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Medan.
Kesimpulan dan Prospek
Kontroversi ini menempatkan fokus pada mekanisme administrasi rekomendasi perjalanan dinas luar negeri. DPRD dan aktivis meminta Kemendagri menilai usulan tersebut secara substantif, sementara gubernur berpegang pada kebijakan selektif dari pusat. Langkah selanjutnya adalah menunggu keputusan pemerintah pusat tentang kelayakan kunjungan itu.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...