Aksi Tolak Pinjaman Rp786 Miliar di Jember Memanas, Polemik Kepala Desa

JEMBER — Aksi menolak rencana Pemerintah Kabupaten Jember meminjam Rp786 miliar lewat skema LKBB memanas di gedung DPRD Jember, Senin (10/8/2026). Massa menuntut pembatalan karena khawatir menambah beban APBD, sementara sejumlah kepala desa datang untuk menyatakan dukungan. Ketegangan berujung laporan dugaan pencekikan ke polisi dan perbedaan sikap yang semakin tajam di tengah masyarakat.

Aksi dan tuntutan massa

Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember (FKMCJ) memimpin unjuk rasa dan meminta Bupati Muhammad Fawait membatalkan rencana pinjaman. Para pengunjuk rasa mendesak DPRD berpihak pada warga dan menolak penambahan utang daerah yang akan membebani anggaran jangka panjang.

Koordinator aksi, Jumantoro, menegaskan agar DPRD menilai ulang opsi pembiayaan tersebut.

Kalau DPRD berpihak kepada rakyat, benahi tata kelola pembangunan

Penolakan dari fraksi PDIP

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menyatakan sikap menolak rencana pinjaman. Sekretaris fraksi, Alfan Yusfi, ikut menandatangani petisi FKMCJ saat perwakilan massa diterima beberapa anggota dewan di ruang Badan Musyawarah.

Alfan mengingatkan pemerintah menghitung kemampuan APBD secara matang, termasuk beban bunga selama masa pelunasan yang diperkirakan panjang.

Butuh waktu 10 sampai 15 tahun untuk mengembalikan utang berikut bunganya. Karena itu, pemerintah sebaiknya berpikir kembali untuk melanjutkan rencana pinjaman tersebut

Insiden pencekikan dan laporan ke polisi

Ketegangan meningkat saat seorang peserta aksi, Achmad Busairi, melapor bahwa ia dicekik oleh seorang kepala desa saat menyampaikan aspirasi. Busairi meminta agar dugaan intimidasi itu diusut secara hukum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember setelah aksi berakhir.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak yang dituding terkait laporan tersebut.

Dukungan sejumlah kepala desa

Pada waktu bersamaan, rombongan kepala desa datang ke DPRD untuk mengikuti rapat dengar pendapat soal rencana pinjaman Rp786 miliar. Mereka menyatakan mendukung rencana pembiayaan yang diajukan pemerintah kabupaten.

Perbedaan sikap ini menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antara aktivis, sebagian perangkat pemerintahan desa, dan wakil rakyat.

Dampak dan prospek

Polemik ini membuka pertanyaan soal prioritas anggaran dan mekanisme pengambilan keputusan di tingkat daerah. Sumber defisit APBD menurut oposisi masih dapat diatasi lewat efisiensi dan realokasi anggaran di sejumlah OPD sebelum memilih opsi pinjaman.

Ke depan, DPRD dan Pemkab Jember harus mempertimbangkan kemampuan fiskal jangka panjang serta menjawab kekhawatiran publik agar rencana pembiayaan tidak menimbulkan beban yang berkepanjangan bagi masyarakat.

Catatan: FKMCJ adalah gabungan sejumlah LSM lokal, termasuk Laskar Jahanam dan Badan Intelijen Anti Korupsi (BIAK).