Komisi X Minta Pemerintah Tindaklanjuti Putusan MK soal MBG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta pemerintah segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang memerintahkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi wajib anggaran pendidikan 20 persen APBN. Permintaan ini disampaikan di Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2026, dengan harapan implementasi awal pada penyusunan APBN 2027 dan akhir masa transisi paling lambat APBN 2028.
Inti putusan dan tenggat transisi
Mahkamah Konstitusi memutuskan pendanaan MBG tidak boleh dibebankan pada alokasi wajib pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Putusan memberi ruang transisi hingga tahun anggaran 2028. Komisi X mendorong pemerintah memulai pemisahan anggaran itu lebih awal, yakni pada APBN 2027, untuk meminimalkan gangguan program pendidikan yang sedang berjalan.
Dampak terhadap kualitas pendidikan
Esti menilai pemisahan anggaran penting untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional. Dengan pemisahan dana, alokasi pendidikan bisa difokuskan pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, pelatihan, dan perbaikan sarana-prasarana. Ia menekankan perlunya persiapan matang agar layanan makan bergizi tetap berlanjut tanpa mengorbankan program lain.
“Jika MK sudah memutuskan demikian, maka tentulah kita harus menindaklanjuti sesuai keputusan tersebut,”
Prioritas: guru, infrastruktur, dan pemerataan
Esti mengingatkan bahwa anggaran pendidikan masih dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi guru, tenaga kependidikan, peserta didik, hingga mahasiswa. Selain itu, dana diperlukan untuk memperbaiki infrastruktur dan menjawab tantangan digitalisasi pembelajaran serta pemanfaatan artificial intelligence (AI).
Ia juga meminta perhatian khusus pada pemerataan layanan di wilayah 3T dan daerah pascabencana. Kondisi bangunan sekolah yang rusak dan minimnya akses ke fasilitas pendidikan menjadi sorotan Komisi X.
“Kita terus mendengar gedung sekolah roboh, bahkan beberapa ada korban jiwa anak-anak kita. Ini menjadi ironi jika negara tak segera memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak,”
Kekurangan guru dan rekomendasi kebijakan
Berdasarkan hasil kunjungan kerja Panja RUU Sisdiknas, Esti menyebutkan Daerah Istimewa Yogyakarta masih kekurangan sekitar 1.600 guru. Ia memperingatkan kondisi di daerah 3T kemungkinan lebih parah dan mendorong pemerintah membuka formasi guru sesuai kebutuhan riil lapangan.
Rekomendasi Komisi X mencakup:
- Segera susun langkah teknis pemisahan anggaran MBG dari APBN pendidikan;
- Mengutamakan penyusunan APBN 2027 agar transisi berjalan lancar;
- Mempercepat perbaikan infrastruktur sekolah terutama di 3T dan daerah terdampak bencana;
- Membuka formasi guru berdasarkan kebutuhan riil dan memperkuat program pemerataan tenaga pendidik.
Penutup
Esti menegaskan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus berbasis kajian komprehensif dan persiapan matang. Menurutnya, membangun kualitas sumber daya manusia unggul harus dimulai dari pendidikan anak-anak sebagai modal dasar pembangunan nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...