Target 7.952 Huntap Rampung Hingga Desember 2026

MEDAN — Pemerintah menargetkan pembangunan 7.952 unit hunian tetap (huntap) untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rampung hingga 31 Desember 2026. Target tersebut dikemukakan usai rapat koordinasi monitoring dan evaluasi di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (9/10).

Progres dan angka target 2026

Pada anggaran 2026, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PKP) memprogramkan 7.952 unit huntap. Aceh mendapat porsi terbesar, yaitu 6.220 unit. Sumatera Utara dialokasikan 919 unit dan Sumatera Barat sekitar 813 unit.

Progres pembangunan dan kendala lahan

Hingga saat ini, sekitar 2.085 unit huntap telah diselesaikan. Pejabat terkait menegaskan capaian itu masih jauh dari target, sehingga pekerjaan tetap besar menjelang tenggat akhir.

Salah satu hambatan utama adalah ketersediaan lahan yang aman dan memenuhi syarat administrasi. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, proses penentuan lahan harus memperhatikan zonasi rawan bencana dan status legalnya.

"Jadi terkait lahan itu tidak mudah,"

Proses pendataan melibatkan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sehingga memakan waktu sebelum finalisasi rencana lokasi (Renduk) pada April 2026. Setelah pematangan dan land clearing, pembangunan konstruksi mulai berjalan di beberapa lokasi.

Fokus pembangunan di Aceh

Di Aceh, fokus terbesar berada di Kabupaten Aceh Tamiang. Di wilayah ini ada enam paket pekerjaan yang tersebar pada 14 lokasi dengan total 2.399 unit untuk 2026. Sebagai tanda dimulainya konstruksi, peletakan batu pertama dilakukan untuk 178 unit huntap di Desa Alur Jambu.

Target jangka menengah dan anggaran

Secara keseluruhan, Kementerian PKP menargetkan 25.606 unit huntap pada periode 2026–2027. Rinciannya: Aceh 20.647 unit, Sumut 3.707 unit, dan Sumbar 1.252 unit. Anggaran keseluruhan diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun.

Percepatan dan langkah selanjutnya

Sesuai arahan Presiden, skema percepatan pembangunan dipadatkan dari tiga tahun menjadi dua tahun. Untuk menjawab hal itu, penetapan lokasi lahan dan pengurusan perizinan untuk rencana 2027 sudah dimulai secara paralel dengan pekerjaan lapangan.

"Tugas bersama kita masih besar,"

Rapat juga dihadiri perwakilan lintas lembaga termasuk Satgas PRRP, Kantor Staf Presiden, Kanwil BPN, serta pemerintah daerah. Semua pihak sepakat mengejar target hingga 31 Desember 2026 dengan prioritas menuntaskan pengadaan lahan dan menyelesaikan konstruksi.