Wamenkeu: 3 Tantangan Utama Pengembangan Ekonomi Daerah

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut tiga tantangan utama pengembangan ekonomi daerah di Indonesia: diversifikasi ekonomi, kualitas belanja daerah, dan keterbatasan kapasitas fiskal. Pernyataan itu disampaikan dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta, Senin, 26 Mei 2026.

Diversifikasi ekonomi dan ketergantungan komoditas

Juda menilai banyak daerah masih bergantung pada sektor ekstraktif dan komoditas primer. Ketergantungan ini membuat ketahanan ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga pasar.

Sejumlah daerah masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif dan tambang. Ada juga komoditas primer yang rentan terhadap fluktuasi harga

Akibatnya, inovasi dan pengembangan sektor non-ekstraktif menjadi prioritas agar pertumbuhan daerah lebih berkelanjutan.

Kualitas belanja daerah yang belum optimal

Menurut Juda, struktur belanja daerah cenderung didominasi belanja pegawai dan barang. Rata-rata porsi kedua pos tersebut mencapai sekitar 70 persen dari APBD, sehingga belanja modal relatif terbatas.

Selain itu, penyerapan anggaran sering menumpuk di akhir tahun. Kondisi ini mengurangi peran APBD sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Belanja daerah juga sering rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun. Ini mengurangi daya dorong APBD terhadap ekonomi lokal

Kapasitas fiskal dan kendala penyerapan anggaran

Juda menunjuk keterbatasan kapasitas fiskal sebagai tantangan ketiga. Banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat karena pendapatan asli daerah belum optimal.

Prosedur pengadaan dan kapasitas birokrasi juga memperlambat penyerapan anggaran. Kondisi ini membuat stimulus ekonomi di tingkat daerah berjalan kurang maksimal.

Dana transfer tidak tepat sasaran dan terserap lambat akibat kapasitas. Kemudian juga prosedur pengadaan yang relatif lama

Respons pemerintah dan upaya pembiayaan

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan terus memperkuat dukungan transfer ke daerah. Hingga April 2026, realisasi transfer tercatat mencapai Rp256 triliun atau sekitar 37 persen dari pagu anggaran.

Selain itu, pemerintah mendorong solusi pembiayaan kreatif melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah melalui SMI mencapai Rp37 triliun.

Juda menekankan bahwa kekuatan suatu daerah bukan hanya soal anggaran besar, namun kemampuan mengubah anggaran menjadi layanan publik produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Implikasi dan langkah ke depan

Perbaikan struktur belanja, peningkatan kapasitas birokrasi, dan diversifikasi ekonomi menjadi langkah krusial untuk memperkuat ekonomi daerah. Dukungan transfer dan pembiayaan non-anggaran diharapkan mendorong transformasi itu agar pertumbuhan daerah lebih inklusif dan tahan goncangan pasar.