Komisi IX Soroti Distribusi MBG di Wilayah 3T
Komisi IX DPR RI menyoroti berbagai tantangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait distribusi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan hal ini lewat pesan tertulis pada Rabu, 3 Juni 2026, seraya menilai ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki agar program tepat sasaran.
Sorotan terhadap pelaksanaan MBG
Nihayatul menilai Badan Gizi Nasional (BGN) telah meletakkan dasar pelaksanaan program dengan cukup baik. Namun, menurutnya pelaksanaan di lapangan masih menyisakan pekerjaan rumah yang penting.
“Pada dasarnya untuk program dengan jangkauan seluas ini, BGN telah meletakkan dasar yang cukup bagus. Walaupun harus diakui di beberapa hal perlu diperbaiki,”
Ia menekankan perlunya peningkatan komitmen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyediakan makanan bergizi dan higienis. Selain itu, ketepatan sasaran penerima manfaat juga dinilai harus diperkuat.
Fokus pada kelompok rentan dan wilayah 3T
Nihayatul khusus menyoroti pemenuhan gizi bagi kelompok B3 dan tantangan distribusi di wilayah 3T. Ia mengatakan pemerataan layanan menjadi masalah karena cakupan program sangat luas.
“Seperti keseriusan SPPG dalam menyediakan menu yang benar-benar bergizi dan higienis dan ketepatan sasaran. Khususnya pada pemenuhan gizi pada kelompok B3, dan tentu program MBG untuk wilayah 3T,”
Menurutnya, program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto itu tidak boleh dilaksanakan asal-asalan. Evaluasi dan pembenahan dari berbagai sektor harus terus dilakukan.
“MBG adalah salah satu program andalan Presiden Prabowo. Jadi pimpinan baru harus mampu membawa program ini sesuai filosofi dasarnya,”
Pergeseran kepemimpinan di BGN
Pergeseran pimpinan BGN turut menjadi sorotan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan alasan pergantian Kepala BGN dan dua wakilnya, yang diumumkan pada awal Juni 2026.
"Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi. Dari situ, banyak catatan-catatan yang itu menjadi dasar pertimbangan oleh presiden untuk melakukan pergantian ini,"
Prasetyo menyebut temuan itu berkaitan dengan kedisiplinan dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP), tata kelola, dan kualitas makanan yang semestinya ditetapkan BGN.
"Ada yang berkenaaan dengan masalah kedisiplinan di dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan di dalam menjalankan tata kelola. Termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,"
Dampak dan langkah selanjutnya
Komisi IX berharap kepemimpinan baru BGN dapat memperkuat tata kelola dan memastikan MBG berjalan efektif di lapangan. Perbaikan SPPG, pemantauan ketat, serta penajaman sasaran dianggap kunci untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan mendorong pemerataan ekonomi di daerah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...