Komisi IX Soroti Distribusi MBG di Wilayah 3T

Komisi IX DPR RI menyoroti berbagai tantangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait distribusi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan hal ini lewat pesan tertulis pada Rabu, 3 Juni 2026, seraya menilai ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki agar program tepat sasaran.

Sorotan terhadap pelaksanaan MBG

Nihayatul menilai Badan Gizi Nasional (BGN) telah meletakkan dasar pelaksanaan program dengan cukup baik. Namun, menurutnya pelaksanaan di lapangan masih menyisakan pekerjaan rumah yang penting.

“Pada dasarnya untuk program dengan jangkauan seluas ini, BGN telah meletakkan dasar yang cukup bagus. Walaupun harus diakui di beberapa hal perlu diperbaiki,”

Ia menekankan perlunya peningkatan komitmen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyediakan makanan bergizi dan higienis. Selain itu, ketepatan sasaran penerima manfaat juga dinilai harus diperkuat.

Fokus pada kelompok rentan dan wilayah 3T

Nihayatul khusus menyoroti pemenuhan gizi bagi kelompok B3 dan tantangan distribusi di wilayah 3T. Ia mengatakan pemerataan layanan menjadi masalah karena cakupan program sangat luas.

“Seperti keseriusan SPPG dalam menyediakan menu yang benar-benar bergizi dan higienis dan ketepatan sasaran. Khususnya pada pemenuhan gizi pada kelompok B3, dan tentu program MBG untuk wilayah 3T,”

Menurutnya, program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto itu tidak boleh dilaksanakan asal-asalan. Evaluasi dan pembenahan dari berbagai sektor harus terus dilakukan.

“MBG adalah salah satu program andalan Presiden Prabowo. Jadi pimpinan baru harus mampu membawa program ini sesuai filosofi dasarnya,”

Pergeseran kepemimpinan di BGN

Pergeseran pimpinan BGN turut menjadi sorotan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan alasan pergantian Kepala BGN dan dua wakilnya, yang diumumkan pada awal Juni 2026.

"Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi. Dari situ, banyak catatan-catatan yang itu menjadi dasar pertimbangan oleh presiden untuk melakukan pergantian ini,"

Prasetyo menyebut temuan itu berkaitan dengan kedisiplinan dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP), tata kelola, dan kualitas makanan yang semestinya ditetapkan BGN.

"Ada yang berkenaaan dengan masalah kedisiplinan di dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan di dalam menjalankan tata kelola. Termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,"

Dampak dan langkah selanjutnya

Komisi IX berharap kepemimpinan baru BGN dapat memperkuat tata kelola dan memastikan MBG berjalan efektif di lapangan. Perbaikan SPPG, pemantauan ketat, serta penajaman sasaran dianggap kunci untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan mendorong pemerataan ekonomi di daerah.