DPRD: Penertiban Tambang Ilegal di Sumut Butuh Dukungan Penuh
MEDAN — Anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti, meminta kepala daerah dan aparat penegak hukum bersinergi menindak aktivtas tambang ilegal yang masih marak di Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan, Selasa (2/6), terkait ancaman kerusakan lingkungan dan hilangnya potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Ancaman lingkungan dan kerugian PAD
Rudi menilai praktik pertambangan tanpa izin bukan sekadar pelanggaran administrasi. Menurutnya, kegiatan itu berpotensi merusak lingkungan secara luas dan menggerus potensi PAD karena hasil tambang tidak masuk kas daerah.
Ia menekankan bahwa tanpa izin dan dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), risiko dampak jangka panjang terhadap masyarakat akan meningkat.
Kondisi pengawasan yang dipertanyakan
Politisi PAN ini menyebut banyak tambang ilegal beroperasi secara terbuka dan berlangsung lama. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik tentang efektivitas pengawasan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.
Rudi meminta dinas teknis dan pemerintah kabupaten/kota tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang melanggar aturan.
Seruan libatkan aparat penegak hukum
Untuk memberikan efek jera, Rudi menegaskan perlunya keterlibatan aparat penegak hukum. Ia meminta proses penindakan dilakukan sesuai ketentuan hukum bila ditemukan pelanggaran.
Penertiban tambang ilegal harus menjadi gerakan bersama. Kepala daerah, dinas terkait, kepolisian, TNI, hingga aparat penegak hukum lainnya harus menunjukkan komitmen yang sama untuk menghentikan aktivitas yang jelas-jelas melanggar aturan,
Rudi menambahkan bahwa pendekatan persuasif dapat dilakukan pada awalnya, namun ketika pelaku mengabaikan aturan, negara wajib hadir melalui penegakan hukum.
Transparansi dan pengusutan oknum
Ia juga menegaskan pentingnya pengusutan jika ada oknum yang membekingi aktivitas ilegal. Penegakan hukum harus berlangsung tanpa pandang bulu agar kepercayaan masyarakat terjaga.
Rudi mendorong terbentuknya sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, Polri, TNI, dan instansi teknis untuk pengawasan dan penertiban yang konsisten.
Harapan ke depan
Rudi meyakini Gubernur Sumut akan mendukung langkah penertiban demi menyelamatkan sumber daya alam dan menutup ruang praktik ilegal. Ia berharap apabila seluruh aktivitas tambang berizin, maka daerah dapat menerima manfaat berupa peningkatan PAD dan pemulihan lingkungan.
Kesimpulannya, penertiban tambang ilegal di Sumut membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota dan aparat penegak hukum agar upaya perlindungan lingkungan dan pemulihan PAD berjalan efektif.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...