DPRD Sumut Desak Pertamina Tambah Stok Pertalite di Medan

Medan, 14 Juli — Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga, mendesak PT Pertamina Patra Niaga Sumatera Bagian Utara segera menambah stok BBM bersubsidi jenis pertalite yang belakangan kerap kosong di sejumlah SPBU Kota Medan. Ia menyebut kekosongan itu bukan kejadian sesekali, melainkan pola yang berulang setiap hari dan mengganggu aktivitas warga.

Desakan penambahan stok

Muniruddin, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, meminta Pertamina bertindak cepat agar pasokan pertalite stabil. Kondisi kekurangan membuat banyak pengguna kendaraan beralih ke BBM non-subsidi, seperti pertamax, yang harganya jauh lebih mahal.

"Kita mendesak Pertamina segera mengatasi ini. Kalau sore hari, itu rata-rata pertalite sudah kosong. Apalagi di Kota Medan, masyarakat kerap berkeluh kesah akan hal itu," ujar Muniruddin saat dikonfirmasi, Selasa (14/7).

Dampak harga dan beban masyarakat

Muniruddin menekankan ketersediaan BBM subsidi sebagai fondasi kegiatan sehari-hari warga. Ia menyinggung perbedaan harga yang membuat beban rumah tangga meningkat. Saat ini, menurut pernyataannya, harga pertalite Rp10.000 per liter dan pertamax Rp16.250 per liter.

"Harga Pertalite Rp10.000 per liter itu saja sudah terasa berat bagi masyarakat. Apalagi ditambah pertamax yang melambung. Tentu ini menjadi keresahan bagi rakyat apabila mendapatkan pertalite pun sulit," ucapnya.

Antrean panjang dan waktu terbuang

Selain stok sering kosong, Muniruddin juga mengeluhkan antrean panjang di SPBU. Menurutnya, pengendara khususnya roda dua harus menunggu hingga setengah jam karena keterbatasan pasokan dan proses pengisian yang melibatkan pemindaian barcode.

"Kadang kalau sudah ngantre panjang, pasti pengendara khususnya roda dua itu bisa antre paling cepat setengah jam. Karena apa? Ya karena keterbatasan itu tadi. Belum lagi para petugas pengisi melewati proses scan barcode hingga kemudian pengisian, tentu itu menjadi faktor waktu yang disita cukup banyak," tuturnya.

Imbauan agar masalah tak berlarut

Muniruddin menegaskan bahwa persoalan ini harus segera dituntaskan secara optimal oleh Pertamina. Ia mengingatkan agar masalah ketersediaan BBM subsidi tidak dibiarkan berlarut sehingga memicu kemarahan publik sebelum mendapatkan respons dari perusahaan pelat merah tersebut.

"Jangan sampai masyarakat meluapkan amarah terlebih dahulu, baru PT Pertamina bertindak," tegasnya.

Permintaan DPRD ini menyoroti kebutuhan solusi pasokan jangka pendek dan pengelolaan distribusi agar antrean serta beban biaya bagi masyarakat bisa dikurangi. Ke depan, langkah koordinasi antara wakil rakyat dan Pertamina diperlukan untuk mencegah gangguan pasokan berulang.