Rico Waas Kejar Kemandirian Fiskal, Tekan Ketergantungan TKD

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah dalam Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak, dan Retribusi 2026 di Aula Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Senin (13/7). Ia meminta pengelolaan pendapatan daerah dilakukan secara agresif, transparan, dan berbasis teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada dana Transfer ke Daerah (TKD).

Tekanan untuk kurangi ketergantungan TKD

Rico menilai ketergantungan berlebih pada TKD harus ditekan bertahap agar Pemko Medan lebih mandiri secara fiskal. Arahan itu disampaikan di hadapan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Kepala Bapenda M Agha Novrian, dan para pimpinan perangkat daerah serta camat se-Kota Medan.

"Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada TKD. Kemandirian fiskal adalah kunci. Saya minta seluruh jajaran bekerja lebih keras dan cerdas untuk menggali potensi PAD yang ada,"

Evaluasi SPPT dan hambatan teknis pembayaran

Wali kota memerintahkan Bapenda untuk mengevaluasi seluruh rantai distribusi SPPT PBB. Ia menyoroti bahwa kendala teknis, seperti keterlambatan distribusi SPPT, dapat menghambat niat masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak.

"Masyarakat ingin membayar, jangan sampai sistem kita yang justru menghambat mereka,"

Evaluasi ini mencakup identifikasi titik-titik keterlambatan, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan perbaikan alur distribusi agar dokumen pajak sampai tepat waktu kepada wajib pajak.

Digitalisasi untuk menutup kebocoran anggaran

Rico mendorong percepatan adopsi sistem digital untuk menutup celah kebocoran pendapatan. Pemko akan memperluas penggunaan QRESTO pada pajak restoran dan mengimplementasikannya lebih luas pada pajak parkir.

Tujuannya agar seluruh transaksi tercatat secara real-time, otomatis, dan transparan sehingga meminimalkan ruang bagi praktik penyimpangan.

Kepatuhan aparatur dan contoh teladan

Selain digitalisasi, Wali Kota menekankan pentingnya integritas aparatur negara. Ia memberi instruksi agar kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas dan kendaraan pribadi ASN ditingkatkan agar pejabat menjadi contoh bagi masyarakat.

Langkah operasional yang diarahkan

Dalam rapat, beberapa langkah operasional yang disorot antara lain:

• Audit dan perbaikan proses distribusi SPPT.
• Perluasan sistem QRESTO pada sektor restoran dan parkir.
• Penegakan kepatuhan pajak pada perangkat daerah dan ASN.
• Peningkatan transparansi laporan pendapatan PAD secara berkala.

Menutup pertemuan, Wali Kota mengingatkan bahwa setiap rupiah PAD yang dihimpun akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik.

"Fokus kita jelas: PAD yang kuat adalah fondasi utama bagi pembangunan Kota Medan yang lebih baik dan pelayanan masyarakat yang lebih maksimal,"

Dengan langkah teknis dan digitalisasi tersebut, Pemko Medan berharap bisa mempercepat kemandirian fiskal dan memastikan manfaat PAD langsung dirasakan oleh masyarakat melalui perbaikan layanan dan fasilitas publik.