Bobby Nasution Minta Alokasi TKD Sumut 2027 Tak Turun

Medan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Sumut pada 2027 tidak berkurang dan tetap setara dengan nominal yang dikembalikan pemerintah pusat pada 2026. Permintaan itu disampaikan saat ia membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana TKD Tambahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (14/7). Bobby menekankan alokasi yang stabil penting karena dampak bencana 2025 masih dirasakan masyarakat.

Permintaan Gubernur kepada Pemerintah Pusat

Bobby berharap TKD 2027 untuk daerah terdampak bencana disamakan dengan alokasi 2026. Pemerintah Sumut menerima bagian dari pengembalian TKD sekitar Rp6 triliun pada 2026, dan Pemprov memperoleh sekitar Rp1,1 triliun untuk program rehabilitasi.

"Kami harap 2027, TKD untuk daerah terkena bencana ini juga disamakan dengan 2026. Harapan kami bisa TKD tahun 2027 sama dengan di 2026 ketika TKD-nya dikembalikan,"

Ia menegaskan kesiapan pemerintah provinsi untuk terus dimonitor pelaksanaan penggunaan dana. Bobby juga meminta alokasi tambahan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Rincian Tambahan Alokasi TKD

Pemerintah pusat menambah alokasi TKD bagi tiga provinsi terdampak bencana. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menyampaikan rincian penambahan tersebut.

Fatoni memberi apresiasi kepada kepala daerah yang telah menyesuaikan APBD 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah agar tambahan TKD dapat dialokasikan. Ia berharap realisasi anggaran berlangsung cepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

"Kami berharap anggaran tersebut segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,"

Pesan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

Gubernur mengingatkan kepala daerah untuk memastikan dana tambahan dipakai untuk program yang menyentuh langsung masyarakat terdampak. Baik program pembangunan fisik maupun program nonfisik harus diprioritaskan sesuai kebutuhan rehabilitasi.

Selain itu, Bobby mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota memperkuat kolaborasi dengan Pemprov. Sinergi dianggap kunci supaya percepatan pembangunan pasca-bencana memberikan hasil nyata kepada warga.

Langkah Ke Depan

Dengan penegasan Gubernur dan penambahan alokasi dari pemerintah pusat, fokus selanjutnya adalah percepatan realisasi anggaran dan pengawasan pelaksanaan program. Monitoring yang berkelanjutan diharapkan menjamin efektivitas penggunaan dana untuk pemulihan wilayah terdampak bencana.