Trenggalek Siapkan Sumur Bor untuk Atasi Kekeringan Desa

Trenggalek — Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, Rabu (14/10/2026) mengumumkan rencana pembangunan sumur bor di sejumlah desa untuk mengatasi kekeringan dan krisis air bersih yang berulang setiap musim kemarau. Langkah ini diambil setelah peninjauan lapangan di wilayah terdampak, khususnya kawasan pegunungan.

Hasil peninjauan dan kondisi warga

Doding menemukan sejumlah sumur milik warga masih mengeluarkan air, namun debit menurun dan berubah keruh kekuningan saat kemarau panjang. Kondisi itu membuat warga enggan mengonsumsi air sumur karena dikhawatirkan membahayakan kesehatan.

Akibatnya, pemakaian air dibatasi untuk kebutuhan tertentu saja. Kebutuhan minum dan konsumsi sehari-hari masih bergantung pada pasokan dari tandon bantuan.

Rencana sumur bor sebagai solusi jangka panjang

Menurut Doding, pembangunan sumur bor menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada distribusi air tangki saat musim kemarau.

“Iya, rencananya akan dibangunkan sumur bor. Ini solusi karena di beberapa lokasi desa sudah menjadi langganan. Ketika kekeringan, kesulitan air bersih,”

Dia mencontohkan kondisi di Desa Prambon, Kecamatan Tugu, di mana beberapa sumur mengalami penurunan debit dan kekeruhan air. Doding menilai persoalan ini merupakan pekerjaan rumah bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Bantuan darurat: truk tangki dan pihak yang terlibat

Sampai rencana pembangunan terealisasi, bantuan darurat terus mengalir. Sejumlah organisasi, partai politik, perusahaan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek telah menyalurkan air bersih.

• Truk tangki berkapasitas 8.000 liter bergantian memasok air ke desa-desa terdampak.
• Partai politik setempat juga mengerahkan truk tangki secara rutin.

“Kalau dari PDI Perjuangan sendiri, hampir tiap hari turun menyalurkan air bersih,”

Implikasi dan langkah berikutnya

Pembangunan sumur bor ditargetkan mengurangi frekuensi ketergantungan warga terhadap bantuan air tangki. Namun, penanganan yang permanen memerlukan perencanaan teknis, pendanaan, dan koordinasi lintas perangkat daerah.

Doding menekankan bahwa solusi tidak boleh hanya bersifat sementara. Pemerintah daerah dan DPRD harus menyusun prioritas desa-desa yang berulang mengalami kekurangan air, lalu mengalokasikan anggaran serta mengawasi pelaksanaan proyek agar berkelanjutan.

Dengan langkah ini, diharapkan desa-desa yang selama ini menjadi langganan kekeringan memiliki sumber air yang lebih andal saat musim kemarau.