Sudaryono Prioritaskan Pembenahan Tata Kelola MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menetapkan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas utama setelah dilantik pada Rabu, 22 Juli 2026, di Istana Negara, Jakarta. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar anggaran negara yang digunakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Permasalahan yang perlu dibenahi

Sudaryono menyatakan terdapat sejumlah persoalan dalam pengelolaan MBG, termasuk pelanggaran dan lemahnya transparansi. Karena itu, ia berkomitmen melakukan perbaikan menyeluruh bersama jajaran BGN. Seluruh perubahan akan diarahkan untuk memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah: digitalisasi dan rekam jejak

Salah satu langkah yang ditekankan adalah mengurangi proses manual. Sudaryono ingin sistem yang ada menghasilkan rekam jejak yang jelas, sehingga alur anggaran dan distribusi bisa dipantau.

"Yang tidak transparan harus kita buat transparan, mungkin kalau masih ada yang manual, bagaimana caranya supaya tidak lagi manual. Bisa dilakukan secara digital sehingga ada rekam jejaknya," ujar Sudaryono.

"Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi. Segalanya harus terang-benderang," tambahnya.

MBG sebagai motor ekonomi lokal

Sudaryono mengingatkan bahwa Program MBG bukan hanya soal peningkatan gizi anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia. Program ini juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.

Ia memberi gambaran bagaimana program itu menyerap produk lokal, sehingga limbah atau pemborosan pangan dapat diminimalkan. Metafora yang dipakai menggambarkan fungsi program sebagai penyerap berbagai hasil produksi.

Tantangan distribusi

Salah satu tantangan utama menurut Sudaryono adalah memastikan distribusi pangan berjalan lebih baik. Fokusnya pada mekanisme distribusi agar seluruh hasil produksi petani, peternak, dan nelayan dapat terserap optimal.

Perbaikan logistik dan pengawasan distribusi akan menjadi bagian dari langkah tata kelola yang lebih profesional. Tujuannya menjaga kepercayaan publik terhadap program yang dibiayai dari anggaran negara.

Penutup: akuntabilitas dan profesionalisme

Sudaryono menegaskan bahwa pembenahan tata kelola MBG akan dilakukan melalui mekanisme yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan program harus berjalan secara profesional agar manfaat bagi masyarakat dan penyerapan produk lokal semakin nyata.

Ke depan, BGN akan memprioritaskan digitalisasi data dan pemantauan distribusi sebagai langkah awal memperkuat tata kelola Program MBG.