Menko Siapkan Subsidi jika Harga Pangan Impor Lampaui HET dan HAP
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan memberikan subsidi apabila harga pangan impor melampaui ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Penjualan (HAP). Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan ke Pasar Palmerah, Rabu, 13 Mei 2026, bersama imbauan agar pemerintah daerah cepat merespons lonjakan harga.
Deklarasi subsidi dan respons cepat daerah
Zulkifli menegaskan pemerintah pusat siap turun tangan memberi bantuan ketika harga komoditas impor meningkat melebihi batas yang ditetapkan. Ia meminta masing-masing daerah memantau dan segera menindak jika terjadi lonjakan.
“Kita tetap akan jaga, kalau harga itu melampaui HET atau HAP. Tentu pemerintah akan turun tangan memberikan harus subsidi,”
Menurut Zulkifli, langkah pengendalian harus dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dampak pada konsumen, khususnya ibu rumah tangga, dapat diminimalkan.
Pelemahan rupiah dan komoditas yang rentan
Pada Rabu, 13 Mei 2026, nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp17.500 per dolar AS, setelah penutupan Selasa berada di Rp17.490 per dolar AS. Pelemahan kurs ini berpotensi mendorong kenaikan harga barang impor.
Komoditas yang disebut berisiko naik harga meliputi:
- Kedelai
- Bawang putih
- Gandum
- Daging sapi
Mekanisme subsidi dan sumber anggaran
Zulkifli menyebutkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten memiliki anggaran cadangan untuk menghadapi bencana atau gejolak tak terduga. Anggaran ini dapat dipakai dalam bentuk subsidi harga maupun subsidi biaya distribusi.
“Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ada anggaran untuk bencana yang tidak terduga. Ada anggarannya itu, jadi disubsidi, apakah ongkosnya atau kah harganya,”
Subsidi, menurutnya, bisa diarahkan pada penurunan harga jual barang atau menutup biaya logistik agar ketersediaan pangan tetap terjaga di pasar lokal.
Peran Bulog, Badan Gizi Nasional, dan pengawasan distribusi
Pemerintah pusat akan mengelola cadangan pangan melalui Perum Bulog dan Badan Gizi Nasional. Selain itu, pengawasan distribusi dan penggunaan APBN menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan serta harga.
Zulkifli kembali mendorong pemerintah daerah agar proaktif memantau kondisi harga di wilayah masing-masing dan melaporkan gangguan distribusi untuk ditindak bersama.
“Saya mengajak bupati gubernur cepat, cepat kalau ada masalah di daerahmu. Cepat kita tanggapi bareng-bareng,”
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dampak pelemahan nilai tukar terhadap harga pangan impor dapat diredam, sehingga pasokan dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...