Menko Siapkan Subsidi jika Harga Pangan Impor Lampaui HET dan HAP

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan memberikan subsidi apabila harga pangan impor melampaui ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Penjualan (HAP). Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan ke Pasar Palmerah, Rabu, 13 Mei 2026, bersama imbauan agar pemerintah daerah cepat merespons lonjakan harga.

Deklarasi subsidi dan respons cepat daerah

Zulkifli menegaskan pemerintah pusat siap turun tangan memberi bantuan ketika harga komoditas impor meningkat melebihi batas yang ditetapkan. Ia meminta masing-masing daerah memantau dan segera menindak jika terjadi lonjakan.

“Kita tetap akan jaga, kalau harga itu melampaui HET atau HAP. Tentu pemerintah akan turun tangan memberikan harus subsidi,”

Menurut Zulkifli, langkah pengendalian harus dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dampak pada konsumen, khususnya ibu rumah tangga, dapat diminimalkan.

Pelemahan rupiah dan komoditas yang rentan

Pada Rabu, 13 Mei 2026, nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp17.500 per dolar AS, setelah penutupan Selasa berada di Rp17.490 per dolar AS. Pelemahan kurs ini berpotensi mendorong kenaikan harga barang impor.

Komoditas yang disebut berisiko naik harga meliputi:

• Kedelai
• Bawang putih
• Gandum
• Daging sapi

Mekanisme subsidi dan sumber anggaran

Zulkifli menyebutkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten memiliki anggaran cadangan untuk menghadapi bencana atau gejolak tak terduga. Anggaran ini dapat dipakai dalam bentuk subsidi harga maupun subsidi biaya distribusi.

“Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ada anggaran untuk bencana yang tidak terduga. Ada anggarannya itu, jadi disubsidi, apakah ongkosnya atau kah harganya,”

Subsidi, menurutnya, bisa diarahkan pada penurunan harga jual barang atau menutup biaya logistik agar ketersediaan pangan tetap terjaga di pasar lokal.

Peran Bulog, Badan Gizi Nasional, dan pengawasan distribusi

Pemerintah pusat akan mengelola cadangan pangan melalui Perum Bulog dan Badan Gizi Nasional. Selain itu, pengawasan distribusi dan penggunaan APBN menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan serta harga.

Zulkifli kembali mendorong pemerintah daerah agar proaktif memantau kondisi harga di wilayah masing-masing dan melaporkan gangguan distribusi untuk ditindak bersama.

“Saya mengajak bupati gubernur cepat, cepat kalau ada masalah di daerahmu. Cepat kita tanggapi bareng-bareng,”

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dampak pelemahan nilai tukar terhadap harga pangan impor dapat diredam, sehingga pasokan dan daya beli masyarakat tetap terjaga.