BGN Susun Skema Insentif SPPG yang Lebih Adil dan Efisien
Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyusun skema baru untuk pemberian insentif kepada SPPG agar lebih adil dan efisien. Pernyataan itu disampaikan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026. Perubahan dilakukan karena besaran insentif saat ini belum mempertimbangkan kondisi operasional masing-masing SPPG.
Alasan revisi skema insentif
Evaluasi muncul setelah BGN menemukan ketidakwajaran dalam distribusi insentif. Beberapa SPPG dengan jarak pelayanan berbeda menerima nilai insentif serupa meski beban operasional tidak seimbang. Kondisi ini dinilai berpotensi mengurangi keadilan dan efisiensi anggaran.
"Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema insentif yang lebih adil. Misalnya SPPG yang jaraknya 200 meter cuma melayani 1.000 orang, insentifnya masa sama dengan yang 400 atau 500 meter, kan enggak fair,"
Proses evaluasi dan tenggat waktu
Agustina menyampaikan BGN kini melakukan refocusing penerima manfaat dan pembenahan data SPPG sebagai bagian dari proses evaluasi. Perbaikan data diharapkan memberikan dasar penentuan insentif yang lebih tepat sasaran.
Presiden Prabowo telah memberi waktu satu bulan kepada BGN untuk menyelesaikan evaluasi tersebut. Selama periode itu, pembahasan berlangsung bersama kementerian terkait sampai ke tingkat teknis.
"Nanti harapan kami seefisien mungkin. Tapi efisiennya itu memang benar-benar harus dialihkan ke daerah-daerah yang membutuhkan, terutama wilayah dengan angka stunting tinggi,"
Verifikasi data dan dampak anggaran
BGN juga sedang memverifikasi seluruh SPPG yang telah beroperasi agar memiliki basis data yang akurat. Langkah ini bertujuan memastikan anggaran dialokasikan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
"Dengan perbaikan tata kelola, otomatis efisiensinya pasti akan mengikuti. Tapi angkanya sementara ini saya belum bisa sebutkan karena prosesnya masih berjalan,"
Menurut BGN, perbaikan tata kelola diharapkan menghasilkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan. Efisiensi yang tercapai diharapkan dapat dialihkan ke wilayah prioritas, termasuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Implikasi dan langkah selanjutnya
Jika skema baru berhasil, BGN menargetkan tata kelola Program MBG menjadi lebih transparan, efektif, dan berkeadilan. Dalam sebulan ke depan, publik akan melihat hasil evaluasi awal dan rekomendasi teknis yang disepakati dengan kementerian terkait.
Penyesuaian insentif ini menjadi bagian upaya pemerintah memperkuat layanan pemenuhan gizi di tingkat lokal dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...