Pemda Aceh dan Komisi II DPR RI Perkuat Sinergi, Wali Kota Sabang Hadir

BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menggelar pertemuan koordinasi dengan Komisi II DPR RI pada Rabu, 17 Juni, di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh. Pertemuan ini dihadiri kepala daerah se-Aceh, termasuk Wali Kota Sabang H. Zulkifli H. Adam, untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dan membahas percepatan program strategis nasional serta pelayanan publik.

Pertemuan dan peserta

Forum tersebut menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota se-Aceh. Hadir juga jajaran anggota Komisi II DPR RI, Ketua DPRA, kepala instansi vertikal, dan pejabat yang menangani pemerintahan, keuangan daerah, pembangunan, dan pertanahan.

Agenda utama pertemuan difokuskan pada upaya menyelaraskan kebijakan dan mempercepat pelaksanaan program strategis yang berdampak pada pembangunan daerah.

Agenda strategis

Beberapa topik prioritas yang dibahas meliputi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kapasitas aparatur sipil negara, pengelolaan keuangan daerah, masalah pertanahan, serta percepatan program strategis nasional dan daerah. Rangkaian pembahasan bertujuan untuk menghasilkan langkah konkret yang dapat diimplementasikan di tingkat daerah.

• Penguatan tata kelola pemerintahan
• Optimalisasi pelayanan publik
• Peningkatan kapasitas ASN dan reformasi birokrasi
• Pengelolaan keuangan daerah
• Penyelesaian masalah pertanahan
• Percepatan program strategis nasional dan daerah

Tanggapan Wali Kota Sabang

Wali Kota Sabang, H. Zulkifli H. Adam, menyatakan bahwa forum ini memberi kesempatan penting bagi daerah terluar untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan. Ia menyoroti posisi Sabang yang strategis sebagai titik paling barat Indonesia dan pentingnya dukungan kebijakan terpadu.

"Kota Sabang memiliki posisi yang sangat strategis sebagai gerbang paling barat Indonesia. Oleh karena itu, dukungan kebijakan yang terintegrasi dan sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,"

Menurutnya, pertemuan menjadi sarana menyampaikan aspirasi daerah, termasuk kebutuhan peningkatan kapasitas pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan dukungan regulasi untuk mempercepat investasi serta pembangunan.

Dampak dan tindak lanjut

Pertemuan diharapkan membangun keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini ditujukan agar program pembangunan dapat berjalan lebih merata, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah terluar seperti Sabang.

Ke depan, pemerintah daerah akan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh untuk menjamin implementasi program berjalan efektif dan berkelanjutan.