Pemkab Simalungun dan PA Sepakati MoU Perbaiki Pelayanan Publik

PEMATANGRAYA, SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Pengadilan Agama Simalungun Kelas IB menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Senin (14/9) di Balai Harungguan Kantor Bupati. Kerja sama ini dimaksudkan untuk menghadirkan pelayanan publik terintegrasi, mempercepat penyelesaian administrasi, dan memperkuat pencegahan perkawinan anak.

Penandatanganan dan tujuan utama

Penandatanganan dilaksanakan oleh perwakilan Pemkab dan Pengadilan Agama di kantor bupati. Kegiatan menandai penguatan sinergi eksekutif dan yudikatif dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.

Menurut Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah, Bernando D Silaen, MoU ini memuat ruang lingkup yang jelas dan melibatkan beberapa perangkat daerah untuk saling melengkapi tugas dan fungsi.

Ruang lingkup kerja sama

Kerja sama mencakup koordinasi lintas organisasi untuk layanan hukum, administratif, dan perlindungan anak. Ruang lingkup utama meliputi:

• Dinas Kesehatan — edukasi dan pemeriksaan kesehatan reproduksi terkait perkara dispensasi kawin.
• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) — layanan, pendataan, bimbingan psikologis, dan peningkatan kapasitas anak serta remaja.
• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil — percepatan layanan administrasi kependudukan pasca perceraian.
• DPMPTSP — integrasi pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Kabupaten Simalungun.
• BKPSDM — pelaksanaan putusan Pengadilan Agama bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab.

Harapan dan dampak bagi masyarakat

Kerja sama ini diarahkan untuk menyederhanakan akses layanan dan memastikan masyarakat mendapat layanan yang terpadu serta berkeadilan. Targetnya termasuk percepatan proses administrasi dan akses yang lebih mudah ke layanan hukum dan sosial.

"Hal utama yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana masyarakat, khususnya di tingkat bawah, dapat memperoleh pelayanan yang prima serta kemudahan mengakses keadilan," ujar Ketua Pengadilan Agama Simalungun Kelas IB, Dr. Dangas Siregar.

Pemantauan dan tindak lanjut

Dr. Dangas menyatakan kerja sama ini akan diawasi melalui pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut berkala untuk mengidentifikasi kendala dan memperluas cakupan kerja sama.

"Anak-anak kita harus diberi kesempatan tumbuh, belajar, dan meraih masa depan yang lebih baik. Pencegahan perkawinan anak tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja," tegas Bupati Dr. H. Anton Achmad Saragih.

Penandatanganan ditutup dengan serah terima dokumen kerja sama dan pemberian cenderamata sebagai simbol komitmen bersama. Kesepakatan ini diharapkan segera menghasilkan langkah teknis di setiap perangkat daerah agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Simalungun.