DPRD Deliserdang Temukan SILPA Rp4,84 Miliar di Setdakab

Deliserdang — DPRD Kabupaten Deliserdang memulai pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 pada 25 Juli hingga 11 Agustus 2026. Dalam pemeriksaan pertama terhadap Sekretariat Daerah (Setdakab), Banggar DPRD menemukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp4.844.644.852 dari pagu Rp44.268.507.277.

Temuan awal dan kekhawatiran wakil rakyat

Pemeriksaan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD sekaligus Koordinator Banggar H. Hamdani Syahputra menyorot rendahnya realisasi anggaran Setdakab. Ketua Fraksi Partai Golkar Zul Amri mempertanyakan alasan munculnya SILPA dan potensi permintaan anggaran tambahan pada R-APBD.

"Pertanyaannya sederhana apa yang tidak dikerjakan, sehingga terjadi SILPA. Jangan nanti ketika kita membahas R-APBD sibuk meminta anggaran banyak kurang banyak,"

Zul Amri juga mengingatkan kondisi daerah yang masih menghadapi persoalan infrastruktur dan belum tersedianya anggaran untuk gaji guru honorer serta PPPK paruh waktu.

Rekapitulasi dan indikator kinerja

DPRD mencatat total SILPA seluruh SKPD mencapai Rp787.959.819.463,20. Pada Setdakab, pagu Rp44,2 miliar terealisasi Rp39,4 miliar atau penyerapan 89,05%.

Usulan sewa mobil listrik dan penolakan DPRD

Kabag Umum Setdakab Agung Triyanto menyatakan Bagian Umum memiliki SILPA terbesar Rp1.562.767.207. Ia mengaku akan mengusulkan penambahan anggaran pada P-APBD 2026 untuk penyewaan 30 unit kendaraan listrik bagi Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala OPD sebagai langkah efisiensi.

"Izin pimpinan mengenai penambahan di P ini mungkin nanti terbesar kita di sewa kendaraan listrik. Karena dengan kajian sekarang operasional kita tidak mencukupi untuk kendaraan dinas Kepala OPD,"

"Jadi kami rencanakan memang mobil yang digunakan kepala OPD (sekarang), kita lelang. Untuk kedepan kita tidak akan membeli kendaraan dinas, karena sistem sewa lebih menguntungkan Pemerintah Daerah,"

Usulan ini langsung mendapat penolakan dari Koordinator Banggar Hamdani. Ia menilai fasilitas pengisian (charger) belum memadai dan kondisi geografis Kabupaten Deliserdang belum mendukung penggunaan kendaraan listrik secara menyeluruh.

"Kalau kami tidak setuju sewa bisa? Tolak! Saya sebagai Koordinator paling menentang ini, karena belum pantas selain masih minimnya tempat charger juga karena wilayah Deliserdang dataran pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi/pegunungan, sehingga belum waktunya,"

Rencana uji petik dan fungsi pengawasan

Hamdani menyatakan akan melakukan uji petik pada kegiatan yang diduga menghasilkan SILPA untuk memastikan output sesuai anggaran. Pernyataan ini didukung anggota Banggar lain yang menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPRD.

"Biar tahu mereka, Anggota Dewan ini punya marwah, jangan kita dianggap kecil, bisa diatur,"

Rincian SILPA per Bagian di Setda Deliserdang

Kabag Umum menjelaskan sebagian SILPA di Bagian Umum terjadi karena selisih harga pembelian barang di lapangan. Mengenai usulan sewa kendaraan listrik 30 unit, Agung menyebut nilainya akan diajukan ke TAPD untuk kajian efisiensi.

Pembahasan Banggar akan berlanjut hingga 11 Agustus 2026. DPRD menyatakan akan mempertajam pengawasan agar anggaran yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan prioritas daerah.