Mensos Pimpin Ikrar 7.588 Petugas Sensus Ekonomi di Sumsel
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memimpin ikrar bagi 7.588 petugas Sensus Ekonomi 2026 asal Sumatera Selatan pada Minggu, 28 Juni 2026. Acara berlangsung dengan kehadiran petugas dari 17 kabupaten dan kota di provinsi itu. Mensos menegaskan bahwa data akurat menjadi dasar pembangunan yang tepat sasaran.
Rangkaian ikrar dan pesan Mensos
Pada kesempatan tersebut, Saifullah Yusuf meminta petugas sensus bekerja profesional dan berempati. Ia mengingatkan agar pendataan dilakukan sesuai kenyataan di lapangan tanpa sekadar mengejar target angka.
Jangan hanya mengejar target. Bekerjalah dengan hati dan penuh empati karena masyarakat juga membutuhkan penjelasan yang baik.
Mensos juga meminta masyarakat menerima petugas dengan baik agar proses pendataan berjalan lancar dan data yang terkumpul akurat.
Konsolidasi data nasional melalui DTSEN
Mensos menjelaskan pemerintah sedang mengonsolidasikan data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuan konsolidasi ini adalah agar seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki rujukan data yang sama.
Data yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah kini disatukan
Proses pengolahan data akan dilakukan secara profesional oleh Badan Pusat Statistik sehingga kualitas dan keandalan informasi terjaga.
Peran BPS dan kualitas pendataan
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan pentingnya kualitas pendataan sebagai penentu keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Ia meminta petugas mencatat seluruh informasi dengan cermat agar tidak ada data yang terlewat.
Jangan ada yang terlewat dan datanya harus akurat. Ini karena di balik data yang akurat ada pejuang sensus yang hebat.
Dengan catatan yang lengkap dan akurat, BPS dapat menyiapkan basis data yang dapat dipakai oleh berbagai pihak untuk perencanaan dan evaluasi program.
Implikasi bagi kebijakan daerah dan pusat
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menilai hasil sensus akan menjadi landasan penyusunan kebijakan pemerintah. Ia menegaskan pembangunan harus berbasis data, bukan sekadar perkiraan atau perasaan.
Jika kita membuat kebijakan dengan data, Insyaallah akan tepat sasaran dan efektif
Dengan data tunggal yang tersusun baik, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menyusun program lebih tepat sasaran dan meningkatkan efisiensi anggaran.
Penutupan acara ditandai dengan ikrar bersama para petugas yang menyatakan kesiapan bekerja sesuai prosedur untuk menghadirkan data akurat bagi pembangunan. Keberhasilan sensus ini akan menentukan kualitas dasar perencanaan publik ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Sandri Apresiasi Respons Cepat Polri Tangani Gempa NTT
Sandri memuji respons cepat Polri setelah gempa magnitudo 7,7 di NTT; 845 personel dan logistik dikerahkan u...
Granat Tangan Diduga Buatan Inggris Ditemukan di Bekasi
Granat tangan diduga buatan Inggris ditemukan di Bekasi pada 17 Agustus 2026; tim jibom evakuasi ke Markas G...
Kemendag Salurkan Rp250 Juta untuk Korban Gempa NTT
Kemendag menyalurkan Rp250 juta melalui program "Kemendag Peduli" sebagai bantuan awal untuk korban gempa NT...
Xi Jinping Sampaikan Duka atas Gempa Magnitudo 7,7 di NTT
Xi Jinping menyampaikan duka atas gempa magnitudo 7,7 di NTT (15 Agustus 2026) dan yakin Indonesia dapat pul...
Xi Jinping Berduka atas Gempa Magnitudo 7,7 di NTT
Xi Jinping menyampaikan duka atas gempa magnitudo 7,7 di NTT dan yakin Indonesia dapat cepat pulih. BMKG cat...
Pengungsi Gempa Flores Tersebar, Pemerintah Perkuat Satgas
Pemerintah bentuk satgas daerah dan kirim tenda, logistik, serta tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan pengu...