PT Sianjur Resort Tuding Oknum Kuasai Lahan di Marindal Belakang Mapolda
DELISERDANG — PT Sianjur Resort menyatakan adanya upaya penguasaan lahan oleh oknum pemerintahan di kawasan Marindal II, Patumbak, Kabupaten Deliserdang. Klaim itu disampaikan saat proses konstatering terkait sengketa lahan seluas 125 hektare di belakang Mapolda Sumut pada Kamis (11/6).
Kronologi konstatering dan klaim penguasaan
Kuasa hukum PT Sianjur Resort, Bambang Hendarto, menyebut indikasi penguasaan muncul saat juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melakukan konstatering atas permohonan PTPN II (sekarang PTPN I) dengan termohon Polda Sumut, PT Sianjur Resort, dan BPN Deliserdang. Menurut Bambang, hasil pencocokan di lapangan tidak sinkron dengan batas lahan yang dimiliki pihaknya.
"Saya merasa ini ada oknum yang mau tanah (PT Sianjur Resort) yang berkedok di balik seragam pemerintah,"
Bambang memaparkan konstatering dilakukan di tiga titik: lahan PT Sianjur Resort, lahan warga, dan area Mapolda Sumut (lounge 94). Ia menegaskan PT Sianjur menguasai lahan sejak 2004 berdasarkan tujuh SK Camat, sementara pihak PTPN mengklaim lahan sebagai eks HGU 31 yang menurut Bambang berada di daerah Selambo.
Bukti, aplikasi digital, dan dugaan mafia tanah
Bambang merujuk putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) yang menyatakan HGU 31 tidak berada di atas lahan PT Sianjur Resort. Ia juga mendorong penggunaan aplikasi pertanahan digital untuk transparansi, seperti Bhumi dan Sentuh Tanahku milik Kementerian ATR/BPN.
"Sehingga dapat dilihat dengan jelas jika HGU 31 yang diklaim oleh PTPN II ... berlokasi di daerah Selambo, Kecamatan Patumbak dan tidak berlokasi di belakang Mapolda Sumut,"
Bambang menduga ada permainan pihak yang disebutnya sebagai mafia tanah dalam sengketa ini.
Reaksi warga dan pengamanan polisi
Pantauan di lokasi menunjukkan penolakan dari warga yang menilai eks HGU 31 memang berada di Selambo. Aksi warga memanas hingga sempat mengejar seorang yang diduga provokator dari pihak PTPN.
Untuk mengamankan proses tersebut, Polda Sumut menurunkan sekitar 400 personel dari berbagai satuan, termasuk Brimob dan Sabhara. Karo Ops Polda Sumut, Kombes Pol Jaladri, turun langsung meredam situasi.
Pernyataan juru sita PN Lubuk Pakam
Juru Sita PN Lubuk Pakam, Azhari Siregar, menjelaskan kegiatan yang dijadwalkan adalah konstatering terkait putusan atas lahan seluas 125 hektare. Namun ia mengatakan pelaksanaan ditunda karena ketidaksiapan aparat di lapangan.
"Tapi, kenyataannya pada hari ini polisi belum siap karena ada kegiatan. Maka pelaksanaan (pencocokan) ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan,"
Azhari menyatakan penggugat adalah PTPN II dan tergugat meliputi PT Sianjur Resort, Polda Sumut, dan Kantor Pertanahan. Ia juga menyebut objek persis belum dapat dipastikan karena konstatering belum selesai dilaksanakan.
Implikasi dan langkah selanjutnya
Sengketa ini menunjukkan kompleksitas klaim atas lahan yang telah dikuasai puluhan tahun dan didukung administrasi lokal, namun diklaim pihak lain dengan dasar HGU. Dengan konstatering ditunda, perseteruan hukum diperkirakan berlanjut hingga bukti batas lahan dan keputusan pengadilan diselesaikan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...