PDIP Dorong Percepatan Penyelesaian Konflik Songgoriti Jelang HUT ke-25

BATU — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, mendorong percepatan penuntasan konflik pengelolaan dan kepemilikan kawasan wisata Songgoriti. Ia menilai penyelesaian yang sudah berlarut 25 tahun ini perlu dipercepat agar menjadi kado Hari Jadi ke-25 Kota Batu pada 17 Oktober 2026 dan menyelamatkan perekonomian warga.

Dampak berkepanjangan terhadap ekonomi lokal

Khamim mengatakan sengketa yang berkaitan dengan batas wilayah dan hak pengelolaan telah menurunkan aktivitas ekonomi warga setempat. Menurutnya, ketidakpastian status kawasan membuat masyarakat kehilangan sumber penghasilan utama.

"Selama 25 tahun Kota Batu berdiri, masalah pengelolaan dan kepemilikan Songgoriti ini tak pernah selesai. Dampak dari ketidakjelasan status ini berujung pada kerugian yang harus ditanggung langsung warga Songgoriti,"

Penurunan perdagangan dan hunian wisata

Salah satu indikator turunnya aktivitas ekonomi adalah kondisi Pasar Songgoriti. Dari sekitar 150 lapak, jumlah pedagang yang bertahan kini tinggal sekitar 15 orang. Khamim merinci sebagian besar pelaku usaha berhenti beroperasi atau beralih profesi.

"90 persen pedagang di sana terpaksa gulung tikar, berpindah tempat, atau berganti profesi,"

Ia juga mencatat sejumlah kios di area parkir Kolam Renang Nirwana sudah tutup. Sektor penginapan dan vila setempat mengalami penurunan okupansi seiring merosotnya kunjungan wisatawan.

Upaya dialog dan kebutuhan langkah konkret

Khamim mengapresiasi pertemuan antar-pihak yang difasilitasi Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang. Pertemuan ini menurutnya membuka ruang negosiasi yang selama ini tertutup.

"Proses diskusi ini harus mempertimbangkan faktor waktu. Semakin cepat solusinya tercapai, semakin cepat pula kita dapat menyelamatkan perekonomian masyarakat. Sebaliknya, jika proses penanganan ini berlarut-larut, keberlangsungan roda perekonomian warga Songgoriti akan semakin terancam,"

Namun Khamim menekankan dialog harus diikuti target dan langkah nyata. Tanpa agenda dan tenggat jelas, ia khawatir permasalahan kembali mandek seperti selama ini.

Harapan dan implikasi ke depan

Menurut Khamim, penyelesaian konflik akan memberikan kepastian bagi pemerintah dan warga untuk menata kembali kawasan wisata. Dengan kepastian pengelolaan, pengembangan dan pemulihan ekonomi lokal bisa dilakukan lebih terarah.

Ia meminta semua pihak mengedepankan kepentingan masyarakat lokal agar dampak negatif akibat ego sektoral segera teratasi.

"Kami berharap konflik ini bisa segera tuntas, pikirkan warga lokal yang menjadi korban dari ego sektoral ini,"