Mensos: Siswa Sekolah Rakyat Hanya dari Keluarga Kurang Mampu
Menteri Sosial Saifullah Yusuf36.000 siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027.
Rekrutmen berdasarkan data resmi
Mensos menjelaskan calon peserta Sekolah Rakyat tidak mendaftar secara terbuka. Seleksi menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya keluarga yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2. Pendekatan ini bertujuan menjangkau anak-anak dari rumah tangga paling rentan.
Petugas Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) turun langsung untuk verifikasi. Tim melakukan kunjungan rumah untuk memvalidasi kondisi riil keluarga sebelum menetapkan peserta didik.
"Sekolah Rakyat tidak membuka rekrutmen, tapi melakukan penjangkauan terhadap mereka yang masuk dalam data keluarga kurang mampu. Petugas akan melakukan verifikasi langsung ke rumah-rumah guna validasi seluruh data sesuai dengan kondisi di lapangan,"
Proses verifikasi dan persetujuan
Setelah verifikasi lapangan, calon siswa yang memenuhi kriteria akan dimintai persetujuan keluarga sebelum ditetapkan. Langkah ini dimaksudkan agar penerima manfaat telah melalui proses validasi dan persetujuan resmi.
Mensos juga menekankan pentingnya kejujuran data. Ia meminta masyarakat memberikan informasi yang akurat agar program dapat menyasar mereka yang benar-benar membutuhkan.
"Saya berharap kepada semua pihak untuk memberikan data secara jujur dan terbuka. Sehingga seluruh siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan studi di sekolah yang telah disiapkan pemerintah yakni Sekolah Rakyat,"
Target penerimaan dan kesiapan fasilitas
Pemerintah menargetkan 36.000 siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027. Angka ini meningkat signifikan dari penerimaan tahun sebelumnya yang mencapai 15.000 siswa. Kenaikan kapasitas diperkirakan sejalan dengan penyelesaian pembangunan fisik Sekolah Rakyat di berbagai wilayah.
"Insya Allah tahun depan, jumlah ini tentu akan terus bertambah seiring dengan tuntasnya pembangunan fisik Sekolah Rakyat yang mampu menampung lebih banyak siswa,"
Tujuan program dan implikasi
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis Presiden untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu. Pemerintah menilai program ini penting untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Keberhasilan program bergantung pada akurasi data dan koordinasi antarlembaga. Jika dijalankan konsisten, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan pendidikan di Indonesia.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Wamenaker: Pelatihan Vokasi Siapkan 300 Ribu Peserta 2026
Wamenaker Afriansyah Noor menyatakan Program Pelatihan Vokasi Nasional targetkan 300 ribu peserta sepanjang...
Azis Subekti: Koeksistensi Jadi Paradigma Baru Mengelola Konflik
Azis Subekti menyerukan paradigma koeksistensi untuk mengelola konflik global yang kini berdampak lintas sek...
Wamen PPPA Dorong PKK Jadi Penggerak Perubahan Berbasis Komunitas
Wamen PPPA Veronica Tan mendorong PKK jadi motor perubahan lewat program pengelolaan sampah, budidaya ikan,...
Barantin Benahi Ekspor Sarang Burung Walet Usai Audit GACC
Barantin perbaiki tata kelola dan pengawasan ekspor sarang burung walet usai temuan audit GACC; ancam suspen...
Lemonilo Dukung Hak Anak: Gizi Sehat dan Pendidikan
Lemonilo menegaskan dukungan pada hak anak lewat akses gizi sehat dan pendidikan formal serta nonformal, ter...
Komisi VIII Tekankan Akurasi DTSEN untuk Penyaluran Bansos
Komisi VIII tegaskan perbaikan DTSEN agar bansos tepat sasaran dan mendorong kemandirian masyarakat, disampa...