Delapan Sekolah Rakyat Permanen Masuk Tahap Pembangunan Fisik

Kementerian Sosial memastikan delapan Sekolah Rakyat permanen akan segera memasuki tahap pembangunan fisik setelah delapan pemerintah daerah menyelesaikan penyediaan lahan. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Kamis, 18 Juni 2026 di Jakarta, sebagai bagian dari percepatan akses pendidikan untuk keluarga miskin.

Lahan siap di delapan daerah

Kedelapan daerah yang telah menyediakan lahan adalah:

• Kabupaten Tanggamus
• Kabupaten Tangerang
• Kabupaten Toba
• Kabupaten Kudus
• Kabupaten Malaka
• Kabupaten Nias Selatan
• Kabupaten Kolaka Utara
• Kabupaten Mimika

Beberapa lokasi bahkan telah melalui pengukuran dan verifikasi kesiapan lahan, sehingga proses konstruksi bisa dimulai lebih cepat.

Skema pendanaan dan pelaksana

Menurut Mensos, program ini merupakan kolaborasi pusat-daerah: pemerintah daerah menyiapkan tanah, sedangkan pembangunan fisik dibiayai melalui APBN. Kepala sekolah juga diusulkan oleh kepala daerah setempat.

"Tanah disediakan oleh kabupaten atau kota maupun provinsi. Pembangunan dari APBN dan kepala sekolah diusulkan oleh kepala daerah, sehingga ini merupakan kerja bersama dari awal sampai pengawasan,"

— Saifullah Yusuf (Menteri Sosial)

Pernyataan kepala daerah

Bupati Tanggamus menegaskan kesiapan lahan di wilayahnya. Ia mengatakan pemerintah daerah juga menyiapkan lokasi untuk program pendidikan lainnya.

"Kami telah menyiapkan lahan permanen untuk Sekolah Rakyat bahkan juga untuk Sekolah Garuda. Secara prinsip lahan untuk Sekolah Rakyat sudah siap,"

— Bupati Tanggamus

Sementara itu, Bupati Mimika menyatakan lahan yang disiapkan memenuhi persyaratan teknis dan kini menunggu peninjauan pihak PUPR.

"Kami sudah menyiapkan kurang lebih delapan hektare lahan yang flat dan tidak ada persoalan. Saat ini kami menunggu pihak PU untuk melakukan peninjauan,"

— Bupati Mimika

Sasaran program dan mekanisme penerimaan

Mensos menegaskan Sekolah Rakyat adalah program afirmasi untuk keluarga miskin dan miskin ekstrem. Oleh karena itu, penerimaan peserta didik dilakukan melalui mekanisme penjangkauan, bukan pendaftaran terbuka.

"Program ini memang untuk mereka yang paling miskin. Presiden titip jangan ada KKN, suap menyuap, dan jangan sampai ada titipan,"

— Saifullah Yusuf

"Di Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Dijangkau dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota, baru kita terima,"

— Saifullah Yusuf

Proyeksi dan pengawasan

Selain delapan lokasi baru, pembangunan fisik sebanyak 93 Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah juga terus berjalan. Pemerintah menekankan pentingnya transparansi dan ketepatan sasaran agar manfaat program sampai kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Dengan lahan yang telah aman, tahap konstruksi diharapkan mempercepat akses pendidikan bagi anak-anak prasejahtera dan memperkuat jaringan layanan pendidikan di daerah.