Delapan Sekolah Rakyat Permanen Masuk Tahap Pembangunan Fisik
Kementerian Sosial memastikan delapan Sekolah Rakyat permanen akan segera memasuki tahap pembangunan fisik setelah delapan pemerintah daerah menyelesaikan penyediaan lahan. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Kamis, 18 Juni 2026 di Jakarta, sebagai bagian dari percepatan akses pendidikan untuk keluarga miskin.
Lahan siap di delapan daerah
Kedelapan daerah yang telah menyediakan lahan adalah:
- Kabupaten Tanggamus
- Kabupaten Tangerang
- Kabupaten Toba
- Kabupaten Kudus
- Kabupaten Malaka
- Kabupaten Nias Selatan
- Kabupaten Kolaka Utara
- Kabupaten Mimika
Beberapa lokasi bahkan telah melalui pengukuran dan verifikasi kesiapan lahan, sehingga proses konstruksi bisa dimulai lebih cepat.
Skema pendanaan dan pelaksana
Menurut Mensos, program ini merupakan kolaborasi pusat-daerah: pemerintah daerah menyiapkan tanah, sedangkan pembangunan fisik dibiayai melalui APBN. Kepala sekolah juga diusulkan oleh kepala daerah setempat.
"Tanah disediakan oleh kabupaten atau kota maupun provinsi. Pembangunan dari APBN dan kepala sekolah diusulkan oleh kepala daerah, sehingga ini merupakan kerja bersama dari awal sampai pengawasan,"
— Saifullah Yusuf (Menteri Sosial)
Pernyataan kepala daerah
Bupati Tanggamus menegaskan kesiapan lahan di wilayahnya. Ia mengatakan pemerintah daerah juga menyiapkan lokasi untuk program pendidikan lainnya.
"Kami telah menyiapkan lahan permanen untuk Sekolah Rakyat bahkan juga untuk Sekolah Garuda. Secara prinsip lahan untuk Sekolah Rakyat sudah siap,"
— Bupati Tanggamus
Sementara itu, Bupati Mimika menyatakan lahan yang disiapkan memenuhi persyaratan teknis dan kini menunggu peninjauan pihak PUPR.
"Kami sudah menyiapkan kurang lebih delapan hektare lahan yang flat dan tidak ada persoalan. Saat ini kami menunggu pihak PU untuk melakukan peninjauan,"
— Bupati Mimika
Sasaran program dan mekanisme penerimaan
Mensos menegaskan Sekolah Rakyat adalah program afirmasi untuk keluarga miskin dan miskin ekstrem. Oleh karena itu, penerimaan peserta didik dilakukan melalui mekanisme penjangkauan, bukan pendaftaran terbuka.
"Program ini memang untuk mereka yang paling miskin. Presiden titip jangan ada KKN, suap menyuap, dan jangan sampai ada titipan,"
— Saifullah Yusuf
"Di Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Dijangkau dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota, baru kita terima,"
— Saifullah Yusuf
Proyeksi dan pengawasan
Selain delapan lokasi baru, pembangunan fisik sebanyak 93 Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah juga terus berjalan. Pemerintah menekankan pentingnya transparansi dan ketepatan sasaran agar manfaat program sampai kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Dengan lahan yang telah aman, tahap konstruksi diharapkan mempercepat akses pendidikan bagi anak-anak prasejahtera dan memperkuat jaringan layanan pendidikan di daerah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...