Bupati Bangkalan Luncurkan Program Satu Desa Satu Sarjana
BANGKALAN — Bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, Bupati Bangkalan Lukman Hakim meluncurkan Program Satu Desa Satu Sarjana. Peluncuran digelar di halaman Kantor Bupati sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda desa.
Tujuan dan kriteria penerima
Menurut Lukman, beasiswa ini bertujuan membuka peluang pendidikan tinggi bagi pemuda dan pemudi dari desa. Penerima dipilih berdasarkan potensi akademik atau non-akademik, kondisi ekonomi keluarga, serta komitmen untuk berkontribusi pada pembangunan desa.
Skema seleksi akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga alokasi beasiswa bersifat selektif dan bertahap.
Rincian skema pilot
Pada tahap awal tahun 2026, program dijalankan sebagai pilot project yang menyasar 18 mahasiswa. Peserta mewakili 18 desa dari 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan.
Untuk menjelaskan manfaat konkret, Lukman menyampaikan fasilitas yang disiapkan bagi penerima.
"Program ini diharapkan dapat membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda desa untuk mengenyam pendidikan tinggi dan nantinya kembali membangun daerahnya masing-masing," ujar Lukman Hakim.
Fasilitas dan dukungan
Pemerintah kabupaten merinci fasilitas yang akan diberikan kepada penerima beasiswa. Bentuk dukungan meliputi pembayaran biaya kuliah dan biaya hidup untuk menunjang studi.
- Pembayaran SPP atau uang kuliah;
- Uang kost untuk kebutuhan tempat tinggal mahasiswa;
- Peningkatan keterampilan (upgrading skill), seperti pelatihan tambahan.
Subsidi tambahan
Selain program pilot, Pemkab Bangkalan juga memberikan subsidi SPP kepada 100 mahasiswa. Langkah ini merupakan bentuk dukungan awal untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.
Dampak dan langkah berikutnya
Peluncuran program bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila. Pemerintah daerah menempatkan program ini sebagai bagian dari upaya penguatan sumber daya manusia desa.
Karena bersifat pilot dan bergantung anggaran daerah, pengembangan program pada tahap berikutnya akan disesuaikan kemampuan fiskal Pemkab. Pemkab menyatakan seleksi dan pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap agar program berkelanjutan.
Program ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menutup kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta mendorong lulusan kembali berkontribusi pada pembangunan lokal.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
DPRD Jatim: Sekolah Jangan Paksakan Orang Tua Beli Seragam
DPRD Jatim minta sekolah tidak mewajibkan orang tua beli seragam atau perlengkapan tertentu yang membebani e...
PDI Jatim Gelar RedTalks di Malang, Ajak Anak Muda Bincang Masa Depan
PDI Jatim menggelar RedTalks di Malang, 25 Juli 2026, untuk mendengar aspirasi anak muda tentang pendidikan,...
DPRD Magetan Mediasi Miskomunikasi soal Rencana Bioskop di Pasar Baru
Komisi B DPRD Magetan mediasi miskomunikasi antara Disperindag dan pedagang Pasar Baru terkait rencana pemba...
DPR: Investasi Pertambangan Banyuwangi Harus Lindungi Lingkungan
Komisi IV DPR kunjungi PT BSI Tumpang Pitu; Sonny minta investasi tambang selaras dengan perlindungan lingku...
Lamongan Siapkan 10 Ribu Titik PJU, Fokus di Jalur Pantura
Pemkab Lamongan menyiapkan 10.000 titik PJU baru, fokus di Jalur Pantura untuk tingkatkan keselamatan dan ak...
PDI-P Kanigoro Percepat Regenerasi: 30% Perempuan, 30% Kader Muda
PDI Perjuangan Kanigoro membentuk kepengurusan baru dengan 30% perempuan dan 30% kader muda untuk memperkuat...