DPR: Investasi Pertambangan Banyuwangi Harus Lindungi Lingkungan
BANYUWANGI — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Sonny T. Danaparamita menegaskan bahwa investasi pertambangan di Banyuwangi harus sejalan dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat ia mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, dalam kunjungan kerja ke kawasan operasional PT Bumi Suksesindo (PT BSI) di Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, pada Kamis (23/7/2026).
Tujuan kunjungan dan paparan
Kunjungan Komisi IV bertujuan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin dan praktik operasional perusahaan tambang. Dalam kesempatan itu, rombongan menerima paparan tentang pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), pengelolaan lingkungan, serta program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan PT BSI.
Sorotan pengawasan
Sonny menekankan pengawasan harus menyentuh aspek teknis maupun sosial. Menurutnya, tidak cukup hanya memantau produksi; implementasi tanggung jawab sosial perusahaan juga harus dievaluasi.
Sebagai wakil rakyat dari Banyuwangi, saya berkepentingan agar setiap investasi yang masuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kepatuhan terhadap aturan lingkungan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan warga di sekitar wilayah operasional.
Ia menilai pengawasan perlu bersifat menyeluruh, meliputi kepatuhan regulasi, pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta upaya menjaga kelestarian kawasan hutan.
Aspek yang dipantau
Dalam paparan dan diskusi, beberapa aspek pengawasan yang menjadi perhatian adalah:
- Pelaksanaan PPKH dan kepatuhan administratif;
- Pengelolaan lingkungan dan mitigasi dampak ekologis;
- Program pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja lokal;
- Sinergi antar-pemangku kepentingan untuk memastikan investasi bermanfaat jangka panjang.
Harapan dan tindak lanjut
Sonny mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal investasi strategis. Ia berharap pengawasan yang diperketat akan mendorong perusahaan bekerja sesuai koridor hukum dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Yang terpenting adalah bagaimana investasi ini mampu menciptakan manfaat jangka panjang, membuka kesempatan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
Kunjungan Komisi IV diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan memastikan manfaat investasi pertambangan benar-benar dirasakan warga Banyuwangi. Langkah selanjutnya adalah memantau implementasi rekomendasi hasil kunjungan agar target perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat tercapai.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Dewanti: Reboisasi Jadi Prioritas RPJMD Usai Banjir Malang Raya
Dewanti Rumpoko mendesak reboisasi masuk prioritas RPJMD setelah banjir dan longsor di tujuh kecamatan Kabup...
Dewanti Dorong Reboisasi Jadi Prioritas RPJMD Usai Banjir Malang
Dewanti Rumpoko minta reboisasi hutan gundul jadi prioritas RPJMD setelah banjir dan longsor melanda tujuh k...
DPRD Jatim Dorong Perluasan Trans Jatim ke Jember, Madiun, Kediri
DPRD Jatim mendorong perluasan Trans Jatim ke Jember, Madiun, dan Kediri; realisasi terganjal biaya sekitar...
Majapahit Digital Didorong Jadi Platform Pengaduan Publik Terpadu
Saifudin Zuhri mendesak Majapahit Digital dikembangkan jadi platform pengaduan terpadu agar setiap laporan w...
PDI-P Dorong Majadigi Jadi Platform Pengaduan Terpadu
Saifudin Zuhri minta Majadigi dikembangkan jadi platform pengaduan terpadu agar setiap laporan warga di Jati...
Harvard Kurniawan Dorong Optimalisasi Lapangan Olahraga Melalui Mabol
Harvard Kurniawan mendorong Pemkot Malang perbaiki lapangan kelurahan dan gelar mabol rutin di Stadion Gajay...