Said Iqbal Gabung Pemerintahan, Bukti Prabowo Perhatikan Buruh
Said Iqbal resmi bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan akan dilantik pada Senin, 8 Juni 2026 pukul 16.00 WIB. Langkah ini dinilai sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap nasib buruh serta upaya menjembatani aspirasi pekerja ke tingkat pemerintahan.
Respons serikat pekerja
Serikat pekerja menyambut baik penunjukan Said Iqbal. Suparno, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), mengatakan kehadiran Iqbal menunjukkan kepedulian Presiden terhadap kaum buruh.
"Menunjukan pemerintah care terhadap kaum buruh, peduli dengan buruh. Sehingga dianggap perlu bahwa kaum buruh harus punya orang yang bisa merepresentasikan apa yang menjadi aspirasi buruh,"
Suparno menambahkan bahwa melalui Said Iqbal, buruh bisa berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo. Ia menilai pengaturan aspirasi buruh dapat berjalan tanpa mengorbankan iklim investasi.
"Kami bersyukur Pak Presiden memberikan ruang bagi kaum buruh untuk berdiskusi langsung ke Presiden Prabowo. Apa yang menjadi keinginan kaum buruh. tapi tidak menafikan investasi sehingga terjadi perimbangan antara investasi masuk dan kesejahteraan,"
Aspirasi buruh yang mendesak
Suparno merinci beberapa tuntutan prioritas yang akan disampaikan. Poin utama meliputi implementasi aturan baru terkait praktik alih daya dan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- Pelaksanaan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang alih daya, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatasan dan perlindungan outsourcing.
- Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diharapkan rampung paling lambat Oktober 2026, untuk memperkuat perlindungan hukum, kesejahteraan, jaminan sosial, dan kepastian kerja bagi buruh.
"Final apa yang harapkan tentang UU Ketenagakerjaan baru itu sesuai rujukan putusan MK Nomor 168 segera direalisasikan. Kami berharap bulan Oktober ketuk palu,"
Alasan pemerintah dan komitmen presiden
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Said Iqbal akan diminta membantu Presiden dalam masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Menurut Prasetyo, pelantikan ini merupakan komitmen berkelanjutan Presiden Prabowo untuk menjadikan isu tenaga kerja sebagai prioritas.
"Beliau akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh,"
"Sebagai bentuk sekali lagi komitmen Bapak Presiden semenjak sepuluh tahun yang lalu untuk terus bersama-sama kita mencari formula-formula. Untuk memastikan masalah tenaga kerja dan masalah kesejahteraan buruh ini menjadi prioritas dari pemerintah,"
Dampak dan langkah ke depan
Penunjukan tokoh buruh ke pemerintahan membuka peluang dialog langsung soal kebijakan ketenagakerjaan. Langkah selanjutnya fokus pada pengawalan implementasi aturan alih daya dan percepatan pembahasan UU Ketenagakerjaan agar memenuhi putusan MK dan kebutuhan pekerja.
Jika proses legislasi dan implementasi berjalan sesuai harapan serikat, langkah ini bisa memperkuat perlindungan pekerja tanpa mengorbankan iklim investasi nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Komisi VIII Tekankan Akurasi DTSEN untuk Penyaluran Bansos
Komisi VIII tegaskan perbaikan DTSEN agar bansos tepat sasaran dan mendorong kemandirian masyarakat, disampa...
Barantin: Audit GACC Temukan Pelanggaran pada Ekspor Perusahaan
Barantin: audit GACC per 26 Juli 2026 menemukan pelanggaran standar ekspor di beberapa perusahaan, termasuk...
4 Gebrakan Sudaryono Usai Dilantik sebagai Kepala BGN
Sudaryono dilantik sebagai Kepala BGN 22 Juli 2026 dan mengumumkan empat gebrakan: digitalisasi, keterlibata...
Wamen PPPA: Pendataan Komunitas Percepat Pemenuhan Hak Anak
Wamen PPPA Veronica Tan: pendataan akurat dan penguatan komunitas percepat pemenuhan hak dasar anak, terutam...
Siklon Tropis NOUL Menguat, BMKG Keluarkan Peringatan Dini
BMKG keluarkan peringatan dini Siklon Tropis NOUL; potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang 1,25–2,...
Komisi VIII Minta Program Sosial Perkuat Potensi Lampung Tengah
Komisi VIII DPR mendorong penguatan program sosial, pendidikan, dan keagamaan untuk memaksimalkan potensi La...