Rico Waas Saksikan Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027

Medan — Wali Kota Medan Rico Waas bersama Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap menyaksikan siaran langsung penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto, Jumat (14/8), di Gedung DPRD Kota Medan.

Pejabat Daerah Ikuti Sidang Paripurna

Rico Waas dan Zakiyuddin mengikuti pidato Presiden yang disampaikan di Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta. Mereka menyimak pemaparan arah kebijakan fiskal dan rencana pembangunan nasional untuk 2027.

Kegiatan di Gedung DPRD Medan dihadiri anggota DPRD Kota Medan, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, serta camat se-Kota Medan. Turut hadir Ketua TP PKK Airin Rico Waas dan Pj Sekda Erfin Fahrurrazi.

Garis Besar Kebijakan Ekonomi 2027

Pada pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan strategi ekonomi dan kebijakan fiskal yang akan ditempuh pemerintah pada 2027. Ia menekankan pentingnya sinergi antar kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

"Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat,"

Presiden juga menegaskan efektivitas program-program unggulan, seperti perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Delapan Program Kerja Prioritas Nasional

Pemerintah menetapkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) untuk 2027. Prioritas tersebut menjadi kerangka utama alokasi anggaran dan kebijakan sektoral.

• Kedaulatan pangan
• Kemandirian energi dan air
• Pendidikan
• Kesehatan
• Hilirisasi dan industrialisasi
• Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana
• Ekonomi kerakyatan dan desa
• Penurunan kemiskinan

Prabowo menambahkan bahwa delapan prioritas itu akan didukung oleh penguatan pertahanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

Renovasi Puskesmas dan Penguatan Layanan Dasar

Salah satu program besar yang diumumkan adalah renovasi 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia mulai 2027. Pemerintah menargetkan perbaikan fasilitas di 7.280 kecamatan dengan alokasi sekitar Rp4 miliar per puskesmas.

"Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10 ribu puskesmas... Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar, tertinggal, harus mendapat lebih,"

Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan dan peningkatan 514 labkesmas. Program renovasi dan penguatan layanan kesehatan dasar itu ditargetkan selesai paling lambat pada 2030.

Dampak dan Tindak Lanjut

Pengumuman RAPBN 2027 menempatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan sebagai fokus utama. Bagi pemerintah daerah, kebijakan ini membuka peluang koordinasi untuk mengarahkan anggaran daerah dan program pelaksanaan.

Pemerintah daerah diharapkan memperkuat harmonisasi kebijakan dengan pemerintah pusat, sekaligus meningkatkan pengawasan dan tata kelola agar alokasi anggaran berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.