Kemenbud: Revitalisasi Keraton Surakarta Tetap Berjalan
Kementerian Kebudayaan
Tantangan dari dinamika internal keluarga
Lawyer Keraton Surakarta, Teguh Satya Bhakti, menyatakan persoalan internal keluarga menjadi salah satu hambatan utama dalam pelestarian cagar budaya. Ia menilai kasus serupa juga terjadi di sejumlah kesultanan dan keraton lain di Indonesia.
Teguh menjelaskan konflik keluarga acap kali bersinggungan dengan upaya pemerintah untuk mengelola dan merawat aset keraton. Menurutnya, persoalan tersebut harus dipisahkan agar program pelestarian tidak terhambat.
"Pemerintah ingin melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk merevitalisasi, menata ulang, serta melindungi seluruh aset. Namun di sisi lain selalu berbenturan dengan persoalan yang sifatnya internal kekeluargaan,"
Dia menambahkan bahwa negara wajib hadir menjaga warisan budaya, tetapi tidak perlu terlibat langsung dalam penyelesaian konflik keluarga yang bersifat internal.
"Oleh karena itu, kita harus memisahkan kedua persoalan antara urusan internal keluarga dan pemerintahan. Sehingga masing-masing dapat diselesaikan sesuai kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki,"
Sikap resmi Kementerian Kebudayaan
Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, menegaskan bahwa suksesi keraton adalah urusan internal keluarga. Pemerintah tetap fokus pada tugas perlindungan dan pengelolaan cagar budaya nasional sesuai peraturan yang berlaku.
"Urusan suksesi merupakan urusan keluarga, sedangkan tugas kami menjalankan amanat Undang-Undang Cagar Budaya nasional. Jika telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, maka perlindungan dan pengembangannya menjadi kewajiban pemerintah,"
Restu menegaskan kementerian akan melanjutkan program revitalisasi pada keraton yang telah berstatus cagar budaya nasional. Langkah ini bertujuan menjaga nilai budaya sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Untuk rujukan aturan dan mandat pemerintah terkait pelindungan cagar budaya, masyarakat dapat mengakses kebijakan resmi melalui peraturan.go.id.
Dampak program dan langkah ke depan
Dengan pemisahan penyelesaian konflik internal dan pelaksanaan program pemerintah, diharapkan revitalisasi dapat berjalan lebih lancar. Pelestarian fisik dan pengembangan fungsi ruang keraton tetap menjadi prioritas.
Langkah revitalisasi mencakup penataan ulang aset, perbaikan fisik, dan pengelolaan yang memberi manfaat luas bagi masyarakat serta pelestarian nilai sejarah. Pemerintah menegaskan proses tersebut akan berjalan meski dinamika internal berlangsung.
Ke depan, pemerintah dan pihak keraton diharapkan berkoordinasi secara jelas agar tugas-tugas pelindungan dan urusan keluarga masing-masing dapat diselesaikan sesuai kewenangan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...