Wamen HAM Mugiyanto Ajak Publik Terlibat Revisi UU HAM
Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengajak akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil ikut memberi masukan pada revisi Undang‑Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Ajakan itu disampaikan saat uji publik draf RUU HAM di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jumat, 19 Juni 2026. Revisi dianggap mendesak karena regulasi lama telah berlaku lebih dari dua dekade dan perlu disesuaikan dengan tantangan mutakhir.
Revisi masuk Prolegnas sebagai prioritas
Mugiyanto menyatakan pemerintah menempatkan isu HAM sebagai prioritas nasional. Oleh karena itu revisi UU HAM telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026. Tujuannya memperkuat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.
Ruang partisipasi publik dibuka seluas-luasnya
Dalam uji publik tersebut, Mugiyanto menegaskan keterlibatan berbagai pihak akan menjadi bagian penting proses penyusunan RUU. Ia menyoroti perlunya masukan dari akademisi, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil agar aturan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat sipil, suara semua pemangku kepentingan didengarkan dan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan revisi UU HAM. Partisipasi publik kami buka seluas-luasnya.”
Dia menambahkan proses revisi akan mengedepankan prinsip partisipasi bermakna. Dengan demikian, dokumen akhir diharapkan menggambarkan aspirasi dan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.
Isu kontemporer yang diantisipasi
Mugiyanto merinci sejumlah isu kontemporer yang perlu diatur dalam revisi. Antara lain perlindungan bagi pembela HAM, hak digital, hak untuk dilupakan, dan hak atas lingkungan sehat. Materi ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan teknologi dan tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Kelembagaan dan mekanisme pendanaan
Selain substansi hak, pemerintah mengusulkan penguatan kelembagaan HAM nasional agar lebih efektif menjalankan fungsinya. Sebagai bagian dari rencana pembiayaan jangka panjang, pemerintah mengajukan pembentukan Dana Abadi Pemajuan HAM dan Demokrasi. Dana itu dirancang untuk dapat diakses secara terbuka dan kompetitif.
Peran mahasiswa dan generasi muda
Mugiyanto juga menyerukan peran aktif mahasiswa dalam proses revisi. Ia mengingatkan pentingnya tradisi kritis mahasiswa untuk mengawal agenda reformasi dan pemajuan HAM secara berkelanjutan.
“Mahasiswa harus terus menjaga tradisi kritis dan berperan aktif dalam mengawal agenda reformasi di Indonesia. Kontribusi generasi muda sangat penting untuk mendukung pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia secara berkelanjutan.”
Dengan pembukaan ruang partisipasi, pemerintah berharap masukan dari publik memperkaya naskah RUU. Selanjutnya, draf yang sudah diperkuat akan melewati tahap legislasi sesuai mekanisme Prolegnas.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...