Komisi IX Dukung Hibah Motor Listrik BGN kepada Guru Honorer
Komisi IX DPR menyatakan dukungan atas rencana pemanfaatan ribuan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) melalui skema hibah kepada guru honorer. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Yahya Zaini pada 19 Juni 2026, menanggapi usulan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Dukungan diberikan untuk mengoptimalkan aset yang sudah dibeli dengan anggaran negara agar tidak mangkrak.
Rencana hibah kepada guru honorer
BGN mengusulkan agar motor listrik yang dibeli pada 2025 dimanfaatkan lewat hibah kepada tenaga pendidik honorer di daerah. Menurut Komisi IX, skema ini bertujuan menjaga fungsi aset publik dan meningkatkan manfaat langsung bagi layanan pendidikan di lapangan. Langkah ini juga dianggap solusi cepat untuk mencegah aset menjadi tidak terpakai.
Saya setuju dengan pendapat Wakil Kepala BGN Ibu Arumsari agar sepeda motor listrik tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena sudah dibayar oleh negara,
Kritik terhadap pengadaan 21 ribu unit
Meskipun mendukung pemanfaatan, Yahya menegaskan sejak awal menolak pengadaan sekitar 21 ribu unit motor listrik pada periode sebelumnya. Ia beralasan kendaraan tersebut tidak dibutuhkan oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang mengelola dapur program makan bergizi karena aktivitas mereka tidak memerlukan mobilitas tinggi.
Sejak awal saya tidak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Karena tidak diperlukan bagi SPPI pengelola dapur, mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,
Masalah purnajual dan dugaan mark-up
Komisi IX juga menyoroti aspek teknis dan profesionalisme penyedia. Ada temuan bahwa perusahaan pengadaan belum menyiapkan jaringan dealer dan layanan purnajual yang memadai. Selain itu, muncul dugaan adanya mark-up harga yang meningkatkan biaya pengadaan dan menimbulkan pertanyaan soal akuntabilitas.
Pemanfaatan aset dan koordinasi penegak hukum
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa semua barang yang dibeli dengan anggaran negara pada 2025 harus dimaksimalkan pemanfaatannya. Dia juga menyampaikan rencana koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti berbagai masalah pengadaan sebelumnya.
Yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya,
Dampak dan langkah ke depan
BGN memastikan pada 2026 tidak akan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan yang sama. Langkah ini dimaksudkan untuk mengefisiensikan penggunaan anggaran dan mencegah pengulangan pembelian yang tidak tepat sasaran. Ke depan, skema hibah dan pengawasan lebih ketat diharapkan memperbaiki efektivitas anggaran serta memastikan aset negara memberi manfaat nyata bagi layanan publik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...