Komisi IX Dukung Hibah Motor Listrik BGN kepada Guru Honorer

Komisi IX DPR menyatakan dukungan atas rencana pemanfaatan ribuan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) melalui skema hibah kepada guru honorer. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Yahya Zaini pada 19 Juni 2026, menanggapi usulan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Dukungan diberikan untuk mengoptimalkan aset yang sudah dibeli dengan anggaran negara agar tidak mangkrak.

Rencana hibah kepada guru honorer

BGN mengusulkan agar motor listrik yang dibeli pada 2025 dimanfaatkan lewat hibah kepada tenaga pendidik honorer di daerah. Menurut Komisi IX, skema ini bertujuan menjaga fungsi aset publik dan meningkatkan manfaat langsung bagi layanan pendidikan di lapangan. Langkah ini juga dianggap solusi cepat untuk mencegah aset menjadi tidak terpakai.

Saya setuju dengan pendapat Wakil Kepala BGN Ibu Arumsari agar sepeda motor listrik tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena sudah dibayar oleh negara,

Kritik terhadap pengadaan 21 ribu unit

Meskipun mendukung pemanfaatan, Yahya menegaskan sejak awal menolak pengadaan sekitar 21 ribu unit motor listrik pada periode sebelumnya. Ia beralasan kendaraan tersebut tidak dibutuhkan oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang mengelola dapur program makan bergizi karena aktivitas mereka tidak memerlukan mobilitas tinggi.

Sejak awal saya tidak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Karena tidak diperlukan bagi SPPI pengelola dapur, mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,

Masalah purnajual dan dugaan mark-up

Komisi IX juga menyoroti aspek teknis dan profesionalisme penyedia. Ada temuan bahwa perusahaan pengadaan belum menyiapkan jaringan dealer dan layanan purnajual yang memadai. Selain itu, muncul dugaan adanya mark-up harga yang meningkatkan biaya pengadaan dan menimbulkan pertanyaan soal akuntabilitas.

Pemanfaatan aset dan koordinasi penegak hukum

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa semua barang yang dibeli dengan anggaran negara pada 2025 harus dimaksimalkan pemanfaatannya. Dia juga menyampaikan rencana koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti berbagai masalah pengadaan sebelumnya.

Yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya,

Dampak dan langkah ke depan

BGN memastikan pada 2026 tidak akan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan yang sama. Langkah ini dimaksudkan untuk mengefisiensikan penggunaan anggaran dan mencegah pengulangan pembelian yang tidak tepat sasaran. Ke depan, skema hibah dan pengawasan lebih ketat diharapkan memperbaiki efektivitas anggaran serta memastikan aset negara memberi manfaat nyata bagi layanan publik.