Ketua DPD Puji Respon Cepat Pemerintah Atasi Gempa NTT dan Sumatra

Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, memberikan apresiasi atas respon cepat pemerintah terhadap bencana gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sumatra. Gempa di NTT berkekuatan magnitude 7,7 terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026, sementara Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, diguncang gempa tektonik magnitude 6,4 pada hari yang sama sekitar pukul 17.54 WIB.

Presiden Ajak Doa Saat Upacara 17 Agustus

Sultan menyebutkan bahwa Presiden turut menyampaikan duka dan ajakan doa untuk korban gempa saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta. Pernyataan itu disampaikan pada saat momentum penghormatan nasional, yang menurut Sultan menunjukkan perhatian tinggi pemerintah pusat.

"Tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat mengheningkan cipta. Tadi disampaikan betul bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana,"

Guncangan Ganda: NTT dan Simalungun

Gempa besar di NTT menjadi perhatian utama karena skala magnitudenya yang tinggi. Pada hari yang sama, wilayah Sumatra Utara, khususnya Kabupaten Simalungun, juga mengalami gempa tektonik magnitude 6,4. Kedua peristiwa ini memicu respons darurat dari berbagai instansi pemerintah.

Penilaian DPD terhadap Penanganan

Sultan menilai bahwa penanganan bencana oleh pemerintah bersifat cepat dan terkoordinasi. Ia menyebutkan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada NTT, tetapi juga menjangkau daerah lain yang terdampak, termasuk Sumatra Utara.

"Baik di Sumatra maupun di NTT. Dan respon pemerintah juga quick response kok,"

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Percepatan respons mencakup pengiriman bantuan darurat, evakuasi, serta penilaian kerusakan awal. Meski demikian, upaya pemulihan akan memerlukan koordinasi jangka panjang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga kemanusiaan untuk memastikan pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan korban.

Ke depannya, pemantauan gempa dan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan menjadi prioritas agar dampak bencana bisa diminimalkan. Pemerintah dan DPRD di daerah terdampak diharapkan terus memperkuat sistem tanggap darurat dan mitigasi bencana.