DPRD Medan Gelar Reses di Marelan, Tampung Keluhan Infrastruktur
Tia Ayu Anggraini, anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra, menggelar Reses VI Masa Sidang III Tahun 2025-2026 di Kecamatan Medan Marelan pada Sabtu dan Minggu, 25-26 Juli 2025, untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Jadwal dan lokasi kegiatan
Reses dilaksanakan dalam dua sesi, Sabtu (25/7) pukul 09.00 WIB dan Minggu (26/7) pukul 14.00 WIB. Salah satu titik pertemuan berlangsung di Jalan Paluh Nibung, Lingkungan I, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan.
Acara dihadiri oleh Danramil 0201-10 Medan Marelan, Camat Medan Marelan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta ratusan warga setempat yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan usulan.
Aspirasi warga yang disampaikan
Warga mengajukan berbagai kebutuhan prioritas terkait infrastruktur dan layanan publik. Usulan utama meliputi:
- Perbaikan jalan dan drainase;
- Penanganan masalah banjir;
- Peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan;
- Optimalisasi pelayanan publik di tingkat kelurahan.
Tanggapan dan komitmen wakil rakyat
Dalam sambutannya, Tia menegaskan pentingnya fungsi reses sebagai wadah komunikasi antara masyarakat dan legislatif. Ia menyatakan bahwa semua aspirasi akan dihimpun dan diperjuangkan sesuai kewenangan.
Reses bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi wadah untuk membangun komunikasi yang baik antara masyarakat dan wakil rakyat. Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami bawa dan perjuangkan sesuai kewenangan yang ada demi kemajuan Kota Medan, khususnya Kecamatan Medan Marelan
Tia menambahkan bahwa masukan warga akan dirangkum untuk dibahas bersama Pemerintah Kota Medan dan diupayakan masuk ke dalam program pembangunan sesuai skala prioritas.
Kami ingin setiap aspirasi masyarakat tidak berhenti di forum reses saja, tetapi benar-benar ditindaklanjuti. Karena itu, kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar program yang dilaksanakan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat
Sinergi lintas pihak
Anggota dewan itu juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, Pemerintah Kota Medan, unsur TNI, dan seluruh elemen masyarakat dalam menyelesaikan persoalan warga. Koordinasi dianggap kunci agar program berjalan efektif dan berdampak nyata.
Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data lengkap dari setiap keluhan untuk diproses sesuai mekanisme DPRD dan Pemerintah Kota, sehingga prioritas yang ditetapkan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Marelan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Polsek Kualuh Hulu Tangkap Pengedar Sabu di Pinggir Jati
Tim Opsnal Polsek Kualuh Hulu menangkap Angga (40) terduga pengedar sabu di Pinggir Jati, Labuhanbatu Utara....
KNPI Kecam Oknum yang Catut Nama Bupati dalam Pungli Rp18 Juta
Ketua KNPI Padanglawas kecam oknum ZA yang diduga mencatut nama bupati untuk memungut Rp18 juta terkait prog...
Tapanuli Utara Luncurkan One Day Service untuk Akta Kelahiran
Pemkab Tapanuli Utara meluncurkan One Day Service: bayi lahir di Puskesmas langsung dapat akta, KK terbaru,...
Pemkab Nias Selatan Gelar Rakor Pemerintahan di Pulau Tello
Pemkab Nias Selatan menggelar Rakor Pemerintahan di Pulau Tello untuk memperkuat tata kelola, pengelolaan ke...
Warga Minta RDP Komisi III soal Pengelolaan 47.000 Ha Eks Torganda
Forum Masyarakat Mitra Torganda minta RDP Komisi III soal pengelolaan 47.000 ha eks Torganda dan pemulihan h...
Bupati Dorong Bank Sumut Perluas Akses KUR untuk UMKM
Bupati Tapanuli Utara mendorong Bank Sumut memperluas akses KUR bagi UMKM, mengatasi kendala afiliasi pembia...