Reses DPRD Medan: Warga Keluhkan Banjir, Drainase dan Bantuan Sosial

Warga Daerah Pemilihan I Kota Medan mengeluhkan banjir, drainase tersumbat, jalan berlubang, dan penyaluran bantuan sosial yang belum merata saat pelaksanaan Reses V DPRD Medan Tahun Sidang 2025-2026. Laporan itu dibacakan pada rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin 18 Mei 2025, dan dihadiri pimpinan DPRD serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.

Keluhan utama warga

Laporan reses oleh anggota DPRD mewakili Dapil I menyorot masalah infrastruktur dasar sebagai kebutuhan mendesak masyarakat. Keluhan terbanyak menyangkut banjir dan drainase yang belum tertangani secara maksimal.

Keluhan masyarakat paling banyak terkait banjir dan drainase yang hingga kini belum tertangani secara maksimal.

Warga dari sejumlah jalan menyampaikan dampak genangan air hingga bau tidak sedap dan meningkatnya jumlah nyamuk. Kawasan terdampak antara lain:

• Jalan Sejahtera, Medan Petisah
• Jalan Gaperta
• Jalan Bunga Cempaka
• Jalan KL Yos Sudarso
• Jalan Putri Hijau dan bantaran Sungai Deli

Permintaan konkret dari warga

Masyarakat meminta langkah perbaikan yang jelas. Aspirasinya meliputi normalisasi sungai dan parit, rehabilitasi drainase, pengaspalan jalan lingkungan, dan pemasangan bronjong di kawasan rawan longsor.

Normalisasi sungai dan perbaikan drainase harus menjadi prioritas untuk mengurangi banjir di permukiman warga.

Selain itu, warga mengeluhkan pengelolaan sampah yang buruk. Mereka meminta penambahan fasilitas tempat pembuangan sampah dan pembersihan aliran sungai serta parit secara rutin.

Masalah sampah dan drainase saling berkaitan dan perlu penanganan serius dari pemerintah.

Isu lain: transportasi dan bantuan sosial

Di sektor perhubungan, masyarakat mengusulkan penertiban parkir liar dan pedagang di pinggir jalan, khususnya kawasan Kapten Muslim yang kerap menimbulkan kemacetan. Pada aspek sosial, ada tuntutan agar bantuan pendidikan dan bantuan lansia disalurkan secara adil dan tepat sasaran.

Warga berharap pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial dapat lebih merata dan tepat sasaran.

Tindak lanjut DPRD dan langkah ke depan

Menurut laporan, aspirasi hasil reses akan menjadi pokok pikiran DPRD. Rekomendasi itu akan diteruskan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Medan sebagai bahan penyusunan program pembangunan tahun 2027.

Pimpinan DPRD menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal melainkan sarana mendengar langsung masalah masyarakat. DPRD meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti aspirasi, terutama terkait banjir, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik.

Dengan penanganan terkoordinasi, diharapkan keluhan warga Dapil I dapat berkurang sebelum musim hujan berikutnya dan program perbaikan masuk dalam rencana pembangunan lima tahunan kota.