Reses DPRD Labura: Arli Simangunsong Tampung Aspirasi 5 Desa

AEK KANOPAN — Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, H. Arli Simangunsong, menggelar reses Masa Persidangan III Tahun 2026 pada Kamis (12/11) di Desa Perkebunan Kanopan Ulu, Kecamatan Kualuh Hulu. Kegiatan ini berlangsung untuk menampung aspirasi warga dari lima desa serta merumuskan prioritas pembangunan daerah.

Reses dan peserta

Reses menjadi forum dialog antara legislator dan masyarakat. Ratusan warga hadir mewakili Desa Perkebunan Kanopan Ulu, Londut, Pulo Dogom, Kuala Beringin, dan Parpaudangan.

Acara juga dihadiri perwakilan Bappeda Labura, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Labura Dedi Agusman, para kepala desa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat dan agama. Kehadiran teknis ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti aspirasi yang berkaitan dengan infrastruktur.

Pokok aspirasi warga

Dalam sesi tanya jawab, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak. Usulan itu berkisar dari perbaikan jalan hingga dukungan untuk usaha kecil.

• Peningkatan kualitas jalan antar dusun dan antardesa
• Pembangunan dan rehabilitasi jembatan serta gorong-gorong
• Normalisasi drainase untuk mengatasi banjir lokal
• Dukungan pemberdayaan UMKM dan fasilitas pendidikan
• Peningkatan fasilitas umum di wilayah desa

Respons DPRD dan tindak lanjut

Arli membuka ruang dialog agar persoalan dapat disampaikan langsung oleh warga. Ia menegaskan usulan akan dipetakan dan dikawal agar masuk dalam perencanaan anggaran.

“Reses ini merupakan kewajiban kami untuk turun langsung mendengar kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan kita petakan berdasarkan skala prioritas dan dikawal melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.”

Arli, yang juga tercatat sebagai Ketua DPC Partai Hanura Labura, menambahkan bahwa proposal yang dinilai mendesak akan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran bersama Pemkab Labura.

Penutupan dan harapan

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan berkas usulan secara simbolis kepada Arli dan sesi foto bersama. Forum reses diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan di Kecamatan Kualuh Hulu.

Dengan kehadiran perangkat teknis dan legislator, masyarakat menaruh harap agar usulan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat segera diakomodasi dalam program kerja pemerintah daerah.