BKOW Sumut Bahas Dampak UU No. 1/2023 bagi Perempuan

Medan — Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Sumatera Utara menggelar diskusi interaktif tentang dampak Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap perempuan, Rabu (11/11), di Aula Kantor Camat Medan Belawan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi hukum warga, khususnya perempuan dan ibu rumah tangga.

Agenda dan peserta

Diskusi mengangkat tema Kekerasan berbasis Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana yang baru berdampak bagi perempuan. Hadir Ketua Umum BKOW Sumut Fahrizar Iskandar Hasibuan, Camat Medan Belawan Robby Kurniawan, ketua panitia Mariati Zenrato, dan narasumber dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut.

Ketua panitia mengatakan kegiatan dibuat agar peserta lebih melek hukum dan tahu langkah yang harus ditempuh bila menghadapi masalah hukum dalam kehidupan sehari‑hari.

“Semoga kegiatan ini memberi manfaat bagi peserta,”

“Kami sambut baik kegiatan ini dan berharap pengetahuan diperoleh peserta akan bermanfaat,”

Pokok bahasan: Pasal 411 dan mekanisme delik aduan

Narasumber, Desniar Damanik, S.Sos., memaparkan bahwa kekerasan berbasis gender mencakup berbagai bentuk, antara lain:

• kekerasan fisik;
• kekerasan seksual;
• kekerasan psikologis;
• penelantaran.

Ia juga menjelaskan dampak langsung dari implementasi UU No. 1 Tahun 2023, terutama Pasal 411 tentang tindak pidana perzinahan. Pasal tersebut mengatur hubungan seksual di luar ikatan suami‑istri, dengan ancaman pidana paling lama satu tahun atau denda hingga Rp10.000.000.

Desniar menerangkan mekanisme delik aduan dalam KUHP baru dan memperlihatkan dua sisi dampaknya bagi perempuan. Di satu sisi, pasal ini dapat melindungi perempuan dari tindakan main hakim sendiri. Di sisi lain, pasal ini berisiko menjadi alat kriminalisasi jika keluarga menggunakan ketentuan tersebut untuk mengontrol otonomi tubuh perempuan dewasa.

Tindakan preventif dan penutup

Sebagai langkah pencegahan, narasumber menyarankan penguatan lingkungan dan kebijakan. Rekomendasi yang disampaikan meliputi:

• membangun ruang aman bagi perempuan;
• menguatkan literasi digital untuk mencegah penyebaran stigma;
• merumuskan kebijakan hukum yang tegas dan berpihak pada korban.

Diskusi dilanjutkan sesi tanya jawab yang antusias dan diakhiri dengan foto bersama. Penyelenggara berharap peserta kembali ke komunitas masing‑masing dengan pemahaman hukum yang lebih baik dan kesadaran lebih tinggi terhadap risiko serta perlindungan yang tersedia di KUHP baru.