DPRD Desak Pemko Medan Segera Bayarkan Upah Pungut PBB Kepling

MEDAN — Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, mendesak Wali Kota Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan segera mencairkan upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi seluruh kepala lingkungan (Kepling). Desakan itu disampaikan Rabu (11/11) menyusul keterlambatan pembayaran yang masih terjadi hingga November 2026 padahal Kepling sudah bertugas sejak awal tahun.

Desakan ke Pemko dan Bapenda

Reza meminta agar pencairan upah pungut tidak lagi ditunda. Menurutnya, Kepling telah bekerja langsung di lapangan untuk meningkatkan penerimaan PBB, namun hak mereka belum direalisasikan.

"Kepling sudah bekerja keras melayani masyarakat. Jangan lagi mereka dizolimi dengan belum keluarnya upah yang seharusnya mereka dapatkan. Itu hak mereka, tolong diperhatikan kesejahteraan Kepling se-Kota Medan,"

Politikus Golkar itu menegaskan bahwa pembayaran upah bukan berupa hadiah atau bonus. Ia menekankan upah pungut adalah hak yang harus dibayarkan sesuai ketentuan atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Peran Kepling dan dampak keterlambatan

Reza mengingatkan bahwa Kepling merupakan ujung tombak pelayanan warga. Mereka mendatangi rumah, mengantarkan surat pemberitahuan pajak, dan membantu urusan administrasi perpajakan.

Akibat keterlambatan, motivasi kerja Kepling dapat menurun. Reza memperingatkan bahwa menuntut kinerja cepat harus diiringi dengan pemenuhan hak yang cepat pula.

"Ini bukan soal keterlambatan biasa. Ini soal keadilan. Kalau Kepling dituntut bekerja cepat, maka hak mereka juga harus dibayar cepat,"

Imbauan proaktif dan triwulan sebelumnya

Reza juga membandingkan praktik pencairan tahun berjalan dengan periode sebelumnya. Pada tahun sebelumnya pencairan tahap awal biasanya dilakukan sekitar pertengahan tahun, sedangkan saat ini pembayaran belum terealisasi hingga November.

Ia meminta Bapenda tidak hanya fokus pada target penerimaan PBB, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petugas yang memungut pajak di tingkat lingkungan.

"PBB itu bisa terkumpul karena ada Kepling yang bekerja. Jangan hanya ingat targetnya, ingat juga orangnya,"

Harapan dan langkah selanjutnya

Reza berharap Pemko Medan bersikap proaktif dan tidak menunggu adanya keluhan, aksi penagihan, atau viral di media sosial sebelum menyelesaikan masalah ini. Menurutnya, pemerintahan yang baik harus membayar hak rakyat tepat waktu tanpa harus diminta-minta.

Permintaan pencairan upah pungut kepling ini kini menunggu respons resmi dari Wali Kota dan Bapenda Kota Medan untuk segera merealisasikan pembayaran yang menjadi hak para Kepling.