Wakil Ketua DPRD Soroti Kualitas Bedah Rumah di Medan

Medan — Wakil Ketua DPRD Medan, Zulkarnaen, mengkritik kualitas pengerjaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) atau bedah rumah yang dikelola Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan, Rabu (11/11). Sorotan muncul setelah video Wali Kota Medan menegur keras Kepala Dinas Perkim saat meninjau rumah penerima program menjadi viral.

Viral: Teguran Wali Kota saat Peninjauan

Video yang beredar menunjukkan Wali Kota Medan, Rico Waas, menegur Kepala Dinas Perkim, John Ester Lase, ketika meninjau salah satu rumah penerima program di Kecamatan Medan Kota. Kejadian itu memicu perhatian publik dan memunculkan pertanyaan soal pengawasan proyek.

Kritik DPRD soal Kualitas dan Pengawasan

Zulkarnaen menilai pelaksanaan program terkesan asal-asalan dan tidak memenuhi standar kualitas bangunan. Ia menyebut kegaduhan itu sebagai cermin lemahnya pengawasan Dinas Perkim terhadap kontraktor pelaksana.

"Dari video yang viral tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Dinas Perkim tidak memiliki tanggung jawab atas program bedah rumah ini. Tentunya ini sekaligus menjadi bukti bobroknya kinerja John Ester Lase sebagai Kadis Perkim Kota Medan,"

Politikus dari Fraksi Gerindra itu menambahkan bahwa anggaran program sudah dihitung matang, sehingga hasil akhir seharusnya menghasilkan rumah layak bagi penerima manfaat.

"Rumah tersebut dikerjakan dengan asal-asalan. Sementara untuk anggaran program bedah rumah, itu sudah dihitung secara matang. Pertanyaannya, kenapa pengawasan Dinas Perkim terhadap pihak ketiga begitu lemah sehingga kualitas rumah program bedah rumah bisa seburuk itu,"

Dampak dan Tuntutan Evaluasi

Zulkarnaen berharap peristiwa ini menjadi bahan evaluasi serius bagi Wali Kota Medan. Ia menuntut perbaikan pengawasan terhadap kontraktor dan mempertimbangkan evaluasi kinerja kepala dinas terkait.

"Tentunya kejadian ini layak menjadi pertimbangan Wali Kota Medan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau (John Ester Lase),"

Kalangan legislatif menekankan agar penerima manfaat program tidak lagi menerima hasil pekerjaan yang tidak layak, mengingat program ini menyasar rumah warga rentan.

Ke depan

Kasus ini meningkatkan tekanan kepada pemerintah kota untuk memperbaiki mekanisme pengawasan proyek bantuan rumah. Jika evaluasi dilakukan, langkah selanjutnya yang diharapkan publik adalah penegakan standar teknis dan audit mutu pekerjaan pihak ketiga.