Prof Muzakkir Apresiasi Pengunduran Diri Gibran sebagai Langkah Bermartabat

LANGSA — Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan SH MH MPd, Guru Besar Hukum Pidana Islam IAIN Langsa, mengapresiasi pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11). Ia menilai keputusan itu menunjukkan sikap berbesar hati dan menempatkan kepentingan bangsa di atas tekanan politik yang sedang berlangsung.

Pandangan akademisi soal keputusan

Muzakkir menyatakan pengunduran diri Gibran menjadi momentum penting bagi perjalanan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis.

Menurut Muzakkir, langkah tersebut perlu dihargai karena membuka ruang penyelesaian masalah melalui mekanisme konstitusional.

Konteks politik dan hukum

Ia menyinggung bahwa keputusan itu muncul ketika beberapa anggota DPR RI mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persyaratan pencalonan Wakil Presiden. Usulan itu muncul menyusul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, sehingga dinamika politik dan hukum semakin tampak.

Muzakkir mengingatkan bahwa dinamika seperti ini merupakan bagian dari proses politik dan hukum yang harus disikapi secara bijak, dengan selalu mengedepankan konstitusi.

Seruan menjaga ketenangan dan pemerintahan berjalan

Lebih jauh, Muzakkir yang pernah menjabat sebagai Staf Ahli DPR RI dan Ketua Bidang Politik DPP KNPI Jakarta tersebut mengajak semua elemen masyarakat untuk menahan diri dan menjaga suasana kondusif.

Ia berharap pemerintahan tetap dapat melanjutkan program pembangunan nasional tanpa gangguan signifikan.

"Semua pihak hendaknya berlapang dada menerima perkembangan ini dan bersama-sama menjaga martabat bangsa serta negara."

Implikasi bagi kabinet dan masa depan politik

Muzakkir juga mengimbau Presiden untuk terus menjalankan agenda pemerintahan dan melakukan penataan kabinet sesuai kebutuhan serta arah kebijakan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa persoalan politik saat ini tidak boleh memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Menurutnya, seluruh pihak diharapkan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau individu, serta menyelesaikan masalah melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.

Peristiwa pengunduran diri seorang pejabat tinggi di tengah dinamika politik nasional, kata Muzakkir, merupakan momen penting untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang sehat dan konstitusional.