PN Medan Tunda Eksekusi 17 Hektare di Tanjung Mulia
Medan — Pengadilan Negeri (PN) Medan menunda pelaksanaan eksekusi lahan dan bangunan seluas 17 hektare di Lingkungan 16, 17, dan 20, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli. Eksekusi yang semula dijadwalkan pada Kamis, 12 November 2026, ditunda karena kepolisian masih melakukan pengamanan dan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak terkait.
Surat resmi dan dasar penundaan
Juru sita PN Medan sebelumnya mendapat penetapan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Surat Ketua PN Medan Nomor 3754/PAN.01.PN.W2-U1/IK.2.4/VIII/2026. Namun, pelaksanaan akhirnya diundur menyusul komunikasi antara PN Medan dan Polres Pelabuhan Belawan.
Dalam surat dari Kapolres Pelabuhan Belawan Nomor B/4066/XI/PAM.3.3/2025 disebutkan alasan penundaan. Surat itu menyatakan bahwa polisi masih melakukan penggalangan, deteksi dini, serta pendekatan persuasif agar proses berjalan aman.
Disampaikan kepada Ketua PN Medan bahwa pelaksanaan eksekusi yang rencananya dilaksanakan pada hari Kamis, 12 November 2026 diundur dengan waktu yang akan ditentukan sehubungan dengan Polres Pelabuhan Belawan masih melaksanakan penggalangan, deteksi dini, serta pendekatan persuasif kepada seluruh pihak, sehingga pelaksanaan eksekusi nantinya dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Aksi warga menolak pengosongan
Penundaan ini dipicu pula oleh penolakan warga setempat. Puluhan warga turun ke jalan dan menggelar aksi damai untuk menolak pengosongan lahan.
- Warga memblokade Jalan Aluminium I dengan tumpukan ban bekas.
- Mereka memasang spanduk dan poster penolakan eksekusi.
- Sejumlah warga menandatangani petisi di atas kain panjang berwarna putih.
Keterangan PN Medan dan ketidakpastian jadwal
Juru Bicara PN Medan, Soniady Drajat Sadarisman, membenarkan penundaan yang terjadi. Menurut dia, alasan utama penundaan terkait upaya pengamanan oleh kepolisian.
Betul, eksekusi hari ini ditunda; alasan pengamanan.
Soni juga menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian kapan eksekusi akan dijadwalkan ulang.
Waktunya belum ditentukan.
Implikasi dan langkah selanjutnya
Dengan penundaan ini, proses eksekusi akan menunggu selesainya penggalangan dan pendekatan persuasif oleh Polres Pelabuhan Belawan. PN Medan dan aparat keamanan menyatakan niat untuk memastikan pelaksanaan berjalan aman dan tertib saat waktu baru ditetapkan.
Sementara itu, warga tetap berada dalam posisi menolak sampai ada kejelasan tentang solusi lahan dan penyelesaian hak-hak pihak terkait.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Polsek Gebang Tangkap Pelaku Pencurian Kambing Modus 'Bajing Loncat'
Polsek Gebang menangkap dua pelaku pencurian kambing modus 'bajing loncat' di Desa Air Hitam, Langkat; satu...
Warga Labura Gelar Syukuran Usai Jalan ke Masjid Al-Hikmah Diaspal
Warga Dusun VII Sidomulyo gelar doa dan makan bersama usai jalan menuju Masjid Al-Hikmah diaspal, dihadiri W...
Festival Kreativitas Anak PAUD Nias Selatan Dukung Wajib Belajar
Pemkab Nias Selatan gelar Festival Kreativitas Anak PAUD di Teluk Dalam untuk kembangkan bakat dan dukung Ge...
Pemkab Nias Selatan Teken MoU dengan Institut Kesehatan Helvetia
Pemkab Nias Selatan menandatangani MoU dengan Institut Kesehatan Helvetia di Medan untuk kolaborasi pendidik...
Plt Bupati Langkat Dorong Sinergi Pemerintah dan Partai Politik di Musda Golkar
Plt Bupati Langkat Tiorita mendorong sinergi pemerintah dan partai politik saat Musda XI Golkar untuk memper...
Langkat Dukung BAYFEST 2026 di Pangkalan Brandan untuk Dorong UMKM
Pemkab Langkat mendukung BAYFEST 2026 di Pangkalan Brandan untuk dorong promosi UMKM, ekonomi lokal, dan par...