Sertifikasi Halal: Jaminan Syariah dan Perlindungan Konsumen

Medan, 12 November — Dr. Irwansyah, Sekretaris Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif. Ia menyampaikan itu saat menjadi narasumber pada Forum Komunikasi Pelanggan yang diselenggarakan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan di bawah Kementerian Perindustrian RI.

Sertifikasi halal lebih dari label

Irwansyah menjelaskan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, sertifikasi memberi perlindungan kepada konsumen dan meningkatkan kepercayaan serta daya saing produk di pasar modern.

Menurutnya, jaminan kehalalan merupakan bagian integral ajaran Islam dan harus dipahami menyeluruh. Prinsip halal dan thayyib tidak terbatas pada makanan dan minuman, melainkan juga bahan, proses, fasilitas, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi.

Perlindungan konsumen dan rantai produksi

Irwansyah mengingatkan kompleksitas proses industri modern membuat konsumen sulit menilai kehalalan hanya dari tampilan fisik. Banyak bahan tambahan dan bahan penolong yang memerlukan penelusuran ilmiah dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Produk yang bahan bakunya halal belum tentu secara otomatis memenuhi ketentuan halal apabila proses produksi, fasilitas, penyimpanan, dan distribusinya tidak terjaga. Karena itu, jaminan halal harus dilihat secara menyeluruh dari hulu hingga hilir," jelasnya.

Dengan demikian, sertifikasi halal memberi kepastian informasi bagi konsumen Muslim sekaligus menunjukkan tanggung jawab produsen terhadap masyarakat.

Aspek syariah yang perlu diperiksa

Dalam pemaparannya, Irwansyah menyoroti beberapa titik kritis yang memerlukan perhatian khusus ketika memeriksa kehalalan produk. Pendekatan teknis industri saja tidak cukup; diperlukan landasan fiqh dan fatwa agar putusan kehalalan memiliki dasar syariah yang kuat.

• Proses penyembelihan hewan sesuai syariat, termasuk kondisi hewan dan kualifikasi penyembelih.
• Penggunaan bahan yang berpotensi berasal dari unsur haram atau najis, seperti gelatin dan beberapa enzim.
• Proses penyucian (tathhir) terhadap bahan dan peralatan produksi yang terkena najis.
• Produk bernilai khusus seperti sarang burung walet dan kopi luwak yang punya aspek syariah tersendiri.

Ia menambahkan bahwa metode penyucian tidak selalu menggunakan air dan ada standar khusus yang berlaku dalam beberapa kasus.

"Beberapa kondisi mensyaratkan standar penyucian tersendiri; tidak selalu dilakukan hanya dengan air," ujar Irwansyah.

Implikasi bagi produsen dan pengawas

Pernyataan Irwansyah menegaskan bahwa produsen perlu menerapkan sistem manajemen halal yang komprehensif. Pengawas dan pihak berwenang juga harus melibatkan perspektif keagamaan saat menetapkan ketentuan teknis.

Ke depan, kolaborasi antara lembaga keagamaan, industri, dan regulator menjadi penting agar sertifikasi halal dapat memenuhi aspek syariah sekaligus menjaga kualitas dan keamanan produk bagi konsumen.