Komisi II Dorong Pemko Optimalkan SPALD-T Gampong Jawa

Banda Aceh — Komisi II DPRK Banda Aceh mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh mengoptimalkan pemanfaatan SPALD-T yang berlokasi di Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja. Dorongan itu disampaikan untuk memastikan fasilitas yang dibangun dengan dana pusat bernilai tambah bagi sanitasi publik dan keuangan daerah.

Kondisi dan kapasitas fasilitas

Menurut Ketua Komisi II, M. Zidan Al Hafidh, SPALD-T memiliki kapasitas layanan hingga 5.000 pengguna. Namun hingga saat ini pemanfaatannya masih sangat minim, hanya sekitar 14 pengguna yang terdaftar. Di antara pengguna tersebut tercatat kantor Polresta Banda Aceh, Balai Kota, dan sejumlah OPD.

Kendala utama: belum tersambungnya jaringan pipa rumah

Zidan menjelaskan salah satu hambatan utama adalah belum tersedianya jaringan pipa sambungan rumah (SR) yang menghubungkan limbah domestik warga ke instalasi pengolahan. Karena itu, instalasi belum berjalan optimal meski investasi fasilitas mencapai sekitar Rp 200 miliar, termasuk kebutuhan lahan.

Rekomendasi anggaran dan pendekatan proaktif

Komisi II meminta Pemko Banda Aceh tidak sekadar menunggu alokasi pusat, melainkan melakukan pendekatan proaktif. Zidan menyarankan pemerintah kota melakukan upaya intensif ke pemerintah pusat agar dialokasikan kembali anggaran sekitar Rp 55–60 miliar untuk pembangunan jaringan pendukung.

“Kami mendorong Pemko Banda Aceh melakukan langkah jemput bola ke pemerintah pusat agar kembali dialokasikan anggaran sekitar Rp55 miliar hingga Rp60 miliar untuk pembangunan jaringan pendukung. Dengan demikian, SPALD-T dapat berfungsi sebagaimana mestinya.”

Dampak beban operasional terhadap APBK

Politisi PAN itu menyoroti beban operasional SPALD-T yang saat ini mencapai sekitar Rp 300 juta per periode dan masih ditanggung oleh APBK Banda Aceh. Kondisi ini berisiko membebani keuangan daerah jika fasilitas tidak dimanfaatkan optimal.

“Seharusnya, anggaran Rp 300 juta tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. SPALD-T justru diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan atau dividen bagi pemerintah kota, bukan malah terus menghabiskan anggaran untuk biaya operasional instalasi.”

Pengelolaan dan potensi jangka panjang

Saat ini pengelolaan SPALD-T berada di bawah Perumda Tirta Daroy, perusahaan daerah milik Pemko Banda Aceh. Jika jaringan SR terbangun dan pemanfaatan meningkat, fasilitas ini berpotensi memperbaiki kualitas sanitasi, menjaga kebersihan air tanah, dan bahkan menjadi sumber pendapatan daerah.

Komisi II menegaskan perlunya sinergi antara Pemko, DPRK, dan pemerintah pusat agar investasi besar ini tidak sia-sia, melainkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Banda Aceh.