Ribuan PPPK Paruh Waktu di Sumut Masih Menunggu Kejelasan

Medan — Status ribuan tenaga PPPK paruh waktu di Sumatera Utara masih belum jelas karena pemerintah provinsi menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk pengangkatan menjadi penuh waktu.

Status PPPK Paruh Waktu

Pemprov Sumut menyatakan tidak bisa mengubah status PPPK tersebut secara mandiri. Saat ini pemerintah daerah fokus memutakhirkan data sebagai dasar langkah selanjutnya.

"Kita sedang mempersiapkan datanya dan menunggu juknis dari pemerintah pusat. Untuk tenaga pendidik, kita sudah menganggarkan tambahan pendapatan untuk gaji sejak pertengahan tahun ini,"

Gubernur menyampaikan langkah itu di Kantor Gubernur Sumut pada Kamis (12/11). Pemprov menilai keputusan final terkait pengangkatan berada di tangan pusat.

Langkah Sementara: Tambahan Penghasilan Guru

Sebagai solusi sementara, Pemprov menambah penghasilan bagi tenaga pendidik. Kebijakan ini dimaksudkan merespons aspirasi guru soal pendapatan yang belum pasti.

Pemerintah provinsi belum merinci besaran tambahan tersebut. Namun langkah ini diposisikan sebagai solusi jangka pendek sambil menunggu keputusan pusat.

Formasi CPNS: Kewenangan KemenPAN-RB

Pemprov juga menegaskan bahwa penetapan jumlah formasi CPNS bukan kewenangan daerah. KemenPAN-RB yang menentukan alokasi formasi nasional.

"Angka 9.000 itu kebutuhan ideal kita untuk mengisi OPD, bukan berarti sebanyak itu formasi CPNS yang akan diterima. Sampai sekarang belum ada angka pasti,"

Dalam pemetaan internal, kebutuhan pegawai sempat tercatat sekitar 28.000 orang. Setelah penyaringan, kebutuhan ideal diperkirakan sekitar 9.000 PNS untuk mengisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dampak Anggaran dan Harapan ke Pusat

Pemprov Sumut berharap pemerintah pusat mengambil alih proses pengangkatan sekaligus pembiayaan gaji PPPK. Jika pusat menanggung, beban APBD dinilai dapat berkurang.

"Kalau pemerintah pusat yang mengangkat dan menanggung pembiayaannya, tentu kita sangat berterima kasih. Artinya, Pemprov Sumut tidak perlu lagi menganggarkan dari APBD untuk kebutuhan tersebut,"

Pemprov telah mengusulkan kebutuhan pegawai ke pusat, namun jumlah formasi yang disetujui menunggu keputusan KemenPAN-RB.

Kesimpulan

Sementara keputusan final bergantung pada juknis dan persetujuan pusat, Pemprov Sumut bergerak mengumpulkan data dan memberikan tambahan pendapatan untuk guru sebagai langkah sementara. Kejelasan status PPPK dan formasi CPNS akan bergantung pada kebijakan KemenPAN-RB dan kebijakan pendanaan dari pemerintah pusat.