Dedi Iskandar Tampung Keluhan Warga Kampung Pajak di Reses

Aek Kanopan — Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dedi Iskandar, menggelar Reses 1 Tahun Sidang Ke-III 2026/2027 secara dialogis bersama warga Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Senin (21/9). Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan memastikan program publik tepat sasaran.

Agenda reses dan tujuan

Reses berlangsung sebagai bagian dari kewajiban kedewanan sepanjang masa sidang. Dedi menerima langsung pengaduan dan masukan masyarakat mengenai masalah kesejahteraan dan pelayanan publik. Pertemuan bertujuan memetakan kebutuhan warga untuk dibawa ke pembahasan DPRD.

Aspirasi utama warga

Beberapa isu yang mengemuka dalam pertemuan adalah soal biaya keanggotaan koperasi dan kenaikan harga bahan pokok. Warga menyatakan kondisi pasokan kebutuhan pokok relatif melimpah, namun harga minyak, gula, dan beras tetap tinggi sehingga memberatkan rumah tangga.

• Iuran anggota koperasi dianggap memberatkan sebagian warga.
• Harga minyak goreng, gula, dan beras naik meski pasokan cukup.
• Warga meminta pemeriksaan dan kebijakan agar program subsidi dan distribusi tepat sasaran.

Tanggapan dan tindak lanjut DPRD

Menanggapi keluhan tersebut, Dedi Iskandar menyatakan akan membawa seluruh aspirasi warga Kampung Pajak ke rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya untuk memperjuangkan kebijakan yang meringankan beban masyarakat di daerah pemilihannya, Dapil Sumut VI.

Pembahasan nantinya akan mencakup evaluasi mekanisme distribusi bahan pokok dan regulasi terkait iuran koperasi agar tidak memberatkan anggota. Dedi juga menekankan pentingnya data lapangan untuk mendukung rekomendasi kebijakan.

Implikasi bagi masyarakat

Reses seperti ini menjadi saluran langsung warga menyampaikan masalah sehari-hari kepada wakil rakyat. Jika aspirasi ditindaklanjuti, ada potensi perbaikan mekanisme subsidi dan pengawasan distribusi sembako di tingkat provinsi.

Warga di Kampung Pajak kini menunggu langkah konkret DPRD untuk menurunkan tekanan harga dan memperbaiki akses layanan koperasi. Proses selanjutnya akan terlihat dari hasil rapat-rapat dan rekomendasi resmi lembaga legislatif.