Muhammad Natsir Dikukuhkan Guru Besar Hukum Pidana Lingkungan
Langsa — Universitas Samudra mengukuhkan Muhammad Natsir sebagai Guru Besar pada bidang Hukum Pidana Lingkungan di Fakultas Hukum, Selasa (29/9). Pengukuhan berlangsung pada Sidang Terbuka Senat Universitas Samudra di Gedung Multiguna, sejak pukul 09.00 sampai 11.20 WIB.
Orasi ilmiah dan gagasan utama
Pada kesempatan itu, Prof. Muhammad Natsir menyampaikan orasi ilmiah bertajuk:
Environmental Criminal Governance: Paradigma Baru Hukum Pidana Lingkungan dalam Mewujudkan Keadilan Ekologis Berkelanjutan
Dalam orasinya, ia menawarkan konsep Environmental Criminal Governance yang menggabungkan dimensi hukum pidana lingkungan dengan tata kelola pemerintahan dan keadilan ekologis.
Rangka konsep dan tujuan
Muhammad Natsir menegaskan bahwa fungsi hukum pidana lingkungan tidak cukup hanya untuk memberi sanksi. Menurutnya, penegakan hukum harus juga berorientasi pada pencegahan kerusakan, pemulihan ekosistem, dan penguatan kelembagaan.
Konsep yang ia kembangkan menekankan beberapa poin inti:
- Integrasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan hukum pidana lingkungan;
- Penekanan pada green criminology dan keadilan restoratif;
- Pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat serta pemangku kepentingan;
- Pemulihan ekosistem selain pengenaan sanksi terhadap pelaku.
Fokus masalah lingkungan lokal
Ia turut menyoroti persoalan lingkungan yang relevan di Indonesia dan Aceh. Beberapa topik yang disebutkan meliputi tekanan terhadap hutan, hutan adat, mangrove, dan kawasan pesisir.
Muhammad Natsir menyatakan bahwa perlindungan lingkungan memerlukan sinergi antarpihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat adat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil.
Peran teknologi dalam penegakan
Untuk mendukung tata kelola dan penegakan hukum lingkungan, konsep yang disampaikan memanfaatkan perkembangan teknologi. Alat dan sumber data yang disebut meliputi:
- Artificial Intelligence (AI)
- Geographic Information System (GIS)
- Citra satelit
- Big data
- Drone
Penutup: tanggung jawab akademik
Di akhir orasinya, Muhammad Natsir menekankan bahwa pengukuhan sebagai Guru Besar bukan akhir, melainkan awal tanggung jawab keilmuan yang lebih besar. Ia menyoroti pentingnya pengembangan penelitian, pembinaan generasi peneliti, dan kontribusi terhadap kebijakan publik di bidang lingkungan.
Pengukuhan ini menandai penguatan kehadiran kajian hukum pidana lingkungan di lingkungan akademik lokal dan membuka ruang kolaborasi lintas sektor untuk upaya perlindungan lingkungan yang lebih efektif.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BMK-PB Desak Bupati Copot Kadis Ketapang Asahan Terkait Proyek Lantai Jemur
BMK-PB mendesak pencopotan Kadis Ketapang Asahan setelah ditemukan kejanggalan proyek lantai jemur di Rawang...
Perda TJSLP: Sergai Minta Perusahaan Sinkronkan CSR dengan Prioritas Daerah
Bupati Sergai minta perusahaan sinkronkan TJSLP/CSR dengan prioritas pembangunan lewat Perda Nomor 1/2025 da...
Kejari Serahkan Legal Opinion untuk Harmonisasi Perda Nias Selatan
Kejari Nias Selatan menyerahkan Legal Opinion tentang harmonisasi Perda dengan KUHP, khususnya pengaturan sa...
Pemkab Nias Selatan Kirim 80 KL BBM ke Pulau Tello
Pemkab Nias Selatan bersama Pertamina sepakat mengirim 80 KL BBM ke Pulau Tello pada 17 November untuk atasi...
Perda Lambat Picu Risiko Keterlambatan BRT Mebidang 2027
Gubernur Sumut minta percepatan Perda BRT Mebidang; progres fisik belum tuntas dan target 2027 terancam tanp...
Sumut: Tuntutan Pembunuhan, Penyidikan Tipikor Rel, dan Video Viral
Tiga perkembangan hukum di Sumut: tuntutan pembunuhan, Kejati tingkatkan penyidikan dugaan korupsi rel, dan...