Lokal

Perda Lambat Picu Risiko Keterlambatan BRT Mebidang 2027

Bagikan:
Pembangunan halte BRT Mebidang dengan proyek konstruksi dan bus coba operasi

Medan — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendesak pemerintah kabupaten/kota segera menuntaskan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung proyek BRT Mebidang, yang ditargetkan rampung pada 2027. Desakan disampaikan saat rapat finalisasi Public Service Obligation (PSO) BRT Mebidang di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (17/11), karena masih banyak daerah belum mengatur regulasi yang diperlukan.

Perda belum merata, Prolegda 2027 jadi solusi

Hingga kini hanya Kota Medan dan Binjai yang telah menyelesaikan Perda untuk BRT Mebidang. Gubernur meminta daerah lain segera mengusulkan pembahasan ke DPRD dan memasukkan Perda ke Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2027.

"Medan dan Binjai sudah menyelesaikan Perdanya, daerah lain Saya harap segera menyampaikan ke DPRD dan memasukkannya ke Prolegda 2027, program ini membutuhkan kolaborasi kuat Pemprov dan Kabupaten/Kota,"

Menurut Bobby, tanpa regulasi yang sinkron antara provinsi dan kabupaten/kota, implementasi operasional BRT bisa terhambat meski fisik proyek berjalan.

Progres fisik: beberapa bagian masih tertinggal

Secara fisik, proyek belum sepenuhnya rampung. Target 2027 mencakup pembangunan halte, depo, jalur koridor, dan pengadaan 90 unit bus. Namun capaian tiap komponen bervariasi dan beberapa berada di bawah target.

Komponen Progres (%)
Halte off corridor 75
Depo Pinang Baris 57
Depo Amplas 51
Jalur koridor baru 36
Halte on corridor 17

Pengelolaan dan respons masyarakat

Bobby menekankan kebutuhan organisasi pengelola yang kuat dan profesional, mencontoh model Transjakarta. Ia juga mengingatkan adanya perbedaan kewenangan antara provinsi dan daerah khusus seperti DKI Jakarta sehingga sinkronisasi antarlevel pemerintahan mutlak diperlukan.

"Kita butuh organisasi yang kuat untuk pengelolaan BRT Mebidang, seperti Transjakarta, bedanya terkait kewenangan, oleh karena itu kita butuh sinkronisasi yang kuat antara provinsi, kabupaten dan kota,"

Direktur PT PSSU Fery Indra menyatakan kesiapan perusahaan mengelola layanan secara profesional. Ia melaporkan peningkatan pemanfaatan lima koridor yang sudah beroperasi.

"Pemanfaatan lima koridor Medan terus tumbuh, hingga Oktober 2026 sekitar 2,7 juta penumpang, rata-rata sekitar 8.941 per hari. Uji coba K-11 dan K-12 juga baik padahal baru dilayani dua unit bus, 84 hari beroperasi total penumpang sekitar 30.600 orang, kita harap grafiknya terus membaik dan pengelolaan kita terus meningkat,"

Langkah berikutnya

Rapat dihadiri perwakilan Pemprov Sumut, Pemko Medan, Pemko Binjai, dan Pemkab Deliserdang. Pemprov menegaskan akan mendorong koordinasi intensif agar Perda segera masuk Prolegda 2027 dan sinkronisasi pengelolaan terlaksana.

Jika regenerasi regulasi terlaksana cepat dan progres fisik dipercepat, target operasional penuh pada 2027 masih memungkinkan. Namun tanpa Perda yang komprehensif dan pengelola profesional, risiko keterlambatan tetap tinggi.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait