BMK-PB Desak Bupati Copot Kadis Ketapang Asahan Terkait Proyek Lantai Jemur
KISARAN – Barisan Muda Karya Peduli Bangsa (BMK-PB) mendesak Bupati Kabupaten Asahan untuk segera mencopot Ali Mugofar dari jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Desakan muncul setelah BMK-PB menemukan kejanggalan dan kontradiksi dalam proyek pembangunan lantai jemur bagi kelompok tani di Kecamatan Rawang Panca Arga dan Meranti.
Desakan pencopotan dan alasan
Ketua BMK-PB, Rija Nurmansyah Tanjung, menilai evaluasi menyeluruh dan pencopotan jabatan perlu dilakukan demi menjaga akuntabilitas pemerintahan daerah. Menurut Rija, ada perbedaan mencolok antara klaim dinas dan kesaksian warga tentang status lahan proyek.
"Kami melihat ada jurang pemisah yang lebar antara klaim Dinas Ketapang dengan fakta di lapangan. Jika warga merasa tidak pernah menghibahkan tanahnya, lalu dari mana asal surat persetujuan yang dipegang oleh dinas tersebut?"
Rija juga mengingatkan Bupati agar tidak menunda pengambilan keputusan. Ia memperingatkan, jika dibiarkan berlarut, masalah ini dapat menggerus kepercayaan publik, merugikan keuangan daerah, dan memicu konflik horizontal.
Permintaan audit dan pemanggilan pejabat
Selain mendesak pencopotan, BMK-PB meminta Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk segera memanggil Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Organisasi itu menilai langkah hukum dan audit investigatif krusial untuk menguji transparansi pengadaan aset dan keabsahan dokumen proyek.
BMK-PB menekankan pentingnya pemeriksaan dokumen pendukung, termasuk surat persetujuan lahan dan mekanisme penunjukan penerima manfaat.
Sikap Kepala Dinas Ketapang
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan, Ali Mugofar, membantah adanya penyimpangan. Ia mengklaim proses realisasi pembangunan lantai jemur telah berjalan sesuai regulasi dan petunjuk teknis kementerian.
"Pembangunan itu sudah sesuai juknis (petunjuk teknis),"
Ali menyampaikan pernyataan singkat tersebut saat dikonfirmasi mengenai proyek yang menjadi sorotan.
Rincian proyek dan penerima
Proyek lantai jemur bersumber dari APBD Kabupaten Asahan melalui Dinas Ketahanan Pangan. Program ini menyasar 12 kelompok tani di Kecamatan Rawang Panca Arga dan Meranti. Setiap kelompok tercatat menerima dana sekitar Rp149 juta.
- Koptan Sri Murni
- Sumber Tani
- Tani Makmur
- Mekar
- Gabe
- Mekar Sari
- Mujur
- Sahata
- Koptan Mekar Jaya
BMK-PB menuntut bukti administrasi yang jelas terkait penetapan lokasi dan persetujuan pemilik lahan. Mereka juga meminta hasil audit untuk dipublikasikan demi transparansi.
Penutup — implikasi dan langkah ke depan
Kasus ini berpotensi memengaruhi citra pemerintahan daerah jika tidak ditangani cepat dan transparan. Langkah Inspektorat dan aparat penegak hukum akan menentukan apakah ada pelanggaran administrasi atau keuangan. Publik menunggu tindak lanjut resmi dari Pemerintah Kabupaten Asahan dan hasil pemeriksaan independen.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Kejari Serahkan Legal Opinion untuk Harmonisasi Perda Nias Selatan
Kejari Nias Selatan menyerahkan Legal Opinion tentang harmonisasi Perda dengan KUHP, khususnya pengaturan sa...
Pemkab Nias Selatan Kirim 80 KL BBM ke Pulau Tello
Pemkab Nias Selatan bersama Pertamina sepakat mengirim 80 KL BBM ke Pulau Tello pada 17 November untuk atasi...
Perda Lambat Picu Risiko Keterlambatan BRT Mebidang 2027
Gubernur Sumut minta percepatan Perda BRT Mebidang; progres fisik belum tuntas dan target 2027 terancam tanp...
Sumut: Tuntutan Pembunuhan, Penyidikan Tipikor Rel, dan Video Viral
Tiga perkembangan hukum di Sumut: tuntutan pembunuhan, Kejati tingkatkan penyidikan dugaan korupsi rel, dan...
Pekerja Rehab SMKN 1 Doloksanggul Tewas Usai Jatuh dari Atap
Seorang pekerja harian tewas setelah jatuh dari kerangka atap saat rehabilitasi ruang kelas SMKN 1 Doloksang...
Terdakwa Pembunuhan di Medan Dituntut 10 Tahun
Jaksa menuntut Syawal Ardiansyah 10 tahun dan Sofwan Rangkuti satu tahun atas kematian Rahmadani Siagian di...