Reses DPRD Bojonegoro di Ngasem: Dorong Perda Perlindungan Perempuan dan Anak

Bojonegoro — Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Donny Bayu Setiawan, S.H., M.AP., menggelar Reses Masa Sidang II Tahun 2026 di Kecamatan Ngasem, Selasa (25/8/2026). Kegiatan ini menyasar konstituen di Daerah Pemilihan V untuk menyerap aspirasi warga dan menyusun pokok-pokok pikiran DPRD.

Agenda reses dan peserta

Reses diikuti jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) serta tokoh partai tingkat kecamatan dan desa. Acara menjadi ruang dialog dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat setempat.

Donny menegaskan bahwa kegiatan resmi pemerintah ini bertujuan menampung keluhan serta usulan yang akan diperjuangkan di rapat DPRD.

Daerah yang masuk Dapil V meliputi:

• Margomulyo
• Ngambon
• Ngasem
• Ngraho
• Purwosari
• Tambakrejo

Dorong Perda Perlindungan Perempuan dan Anak

Sekretaris DPC PDI Perjuangan itu juga menyampaikan capaian pengawalan regulasi daerah. Ia menekankan perlunya kebijakan yang melindungi kelompok rentan dari kekerasan.

"Kami menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang telah masuk tahap pengesahan untuk pelaksanaan tahun 2027."

Donny berkomitmen mengawal implementasi Raperda tersebut agar berdampak nyata bagi keselamatan perempuan dan anak di Bojonegoro.

Evaluasi program peternakan dan pengawasan pupuk subsidi

Pada sektor pemberdayaan masyarakat, Donny mengevaluasi program Gerakan Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI). Ia menilai pelaksanaan belum optimal akibat lonjakan harga pakan.

"Kami menilai program tersebut belum optimal meningkatkan kesejahteraan penerima akibat lonjakan harga pakan."

Ke depan, ia mendorong alih fokus pada program peternakan domba yang dinilai lebih adaptif dan berkelanjutan. Selain itu, Donny menegaskan komitmennya mengawal keterjangkauan pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Ia mengimbau petani segera melapor melalui struktur PAC jika menemukan praktik penebusan pupuk di atas harga resmi.

Fokus pada putus sekolah dan pengentasan kemiskinan

Donny menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) dan kemiskinan di Dapil V, terutama di Kecamatan Tambakrejo dan Ngraho. Kondisi ini berisiko menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk menanggulangi masalah itu, ia berencana berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk memperluas jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, Donny mensosialisasikan pemanfaatan Data Tunggal Sasaran Pendataan Perlindungan Sosial (DTSEN) berbasis desil.

Ia meminta Dinas Sosial melakukan pendataan akurat dan memprioritaskan warga pada kategori Desil 1 hingga Desil 5 agar bantuan tepat sasaran.

Penutup

Kegiatan reses diakhiri dengan dialog interaktif dan pencatatan semua masukan warga Dapil V sebagai bahan penyusunan pokok-pokok pikiran (Pokpir) DPRD Kabupaten Bojonegoro. Aspirasi yang terkumpul akan menjadi dasar advokasi kebijakan daerah ke depan.