Prabowo Targetkan Renovasi 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni 2026
Pemerintah menargetkan merenovasi 400.000 rumah tidak layak huni pada 2026. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya setelah bertemu Menteri Perumahan Maruarar Sirait di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Minggu, 19 Juli 2026. Langkah ini bagian dari percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Target 2026 dan perbandingan dengan 2025
Pemerintah menaikkan target renovasi secara signifikan. Pada 2025, target tercatat sebesar 45.000 unit. Kenaikan ini menunjukkan prioritas baru bagi kabinet untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai daerah.
Pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah tidak layak huni pada tahun 2026. Ini meningkat signifikan dibandingkan target tahun 2025 yang mencapai 45.000 unit.
Percepatan pelaksanaan BSPS
Pertemuan antara Seskab dan Menteri Perumahan membahas percepatan pelaksanaan Program BSPS. Diskusi menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan agar realisasi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Pemerintah berharap kolaborasi yang kuat dapat mempercepat penyediaan hunian layak dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Status verifikasi calon penerima
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M Qodari, menyampaikan bahwa proses verifikasi calon penerima bantuan sedang dipercepat. Hingga pengumuman terakhir, verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai pada Juni 2026.
Saat ini, percepatan difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan. Dari target awal sekitar 400.000 unit, proses verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026.
Angka target dan progres verifikasi
| Periode | Target Renovasi | Progres Verifikasi |
|---|---|---|
| 2025 | 45.000 unit | - |
| 2026 | 400.000 unit | ~300.000 unit diverifikasi |
Dampak dan langkah selanjutnya
Kenaikan target menuntut percepatan administrasi, distribusi anggaran, dan pelibatan kontraktor lokal. Pemerintah juga perlu memastikan data calon penerima akurat agar bantuan tepat sasaran. Jika verifikasi dan koordinasi berjalan sesuai rencana, jutaan warga diperkirakan akan mendapatkan hunian yang lebih layak dalam beberapa tahun ke depan.
Dengan fokus pada implementasi dan sinergi antarlembaga, pemerintah berupaya menjadikan program ini sebagai salah satu upaya penting untuk menurunkan rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Indonesia.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Rosan: DSI Disiapkan Jadi Agen Penjual Tunggal Komoditas Ekspor
Rosan menyebut DSI disiapkan jadi agen penjual tunggal komoditas ekspor; integrasi data dimulai 1 Juni dan i...
BGN Refokus MBG ke Daerah dengan Angka Stunting Tinggi
BGN refokus Program MBG ke wilayah stunting tinggi mengikuti arahan Presiden, menyisir ulang data 62,7 juta...
Airlangga: Bullion Bank Kelola 153 Ton Emas Hampir US$20 Miliar
Airlangga menyatakan layanan bullion bank Indonesia mengelola 153 ton emas senilai hampir US$20 miliar, disa...
BGN Sisir Ulang Data 62,7 Juta Penerima MBG
BGN menyisir ulang 62,7 juta penerima MBG dan memverifikasi 27.469 SPPG untuk pastikan program tepat sasaran...
Airlangga: Realisasi Investasi H1 2026 Capai Rp1.001 Triliun
Menko Airlangga menyatakan realisasi investasi H1 2026 mencapai Rp1.001 triliun, setara 49% dari target tahu...
Presiden: Indonesia di Jalur Tepat Hapus Kemiskinan dan Kelaparan
Presiden Prabowo menyatakan pemerintah di jalur tepat untuk menghapus kemiskinan dan kelaparan, didukung cap...