Prabowo Targetkan Renovasi 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni 2026
Pemerintah menargetkan merenovasi 400.000 rumah tidak layak huni pada 2026. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya setelah bertemu Menteri Perumahan Maruarar Sirait di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Minggu, 19 Juli 2026. Langkah ini bagian dari percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Target 2026 dan perbandingan dengan 2025
Pemerintah menaikkan target renovasi secara signifikan. Pada 2025, target tercatat sebesar 45.000 unit. Kenaikan ini menunjukkan prioritas baru bagi kabinet untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai daerah.
Pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah tidak layak huni pada tahun 2026. Ini meningkat signifikan dibandingkan target tahun 2025 yang mencapai 45.000 unit.
Percepatan pelaksanaan BSPS
Pertemuan antara Seskab dan Menteri Perumahan membahas percepatan pelaksanaan Program BSPS. Diskusi menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan agar realisasi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Pemerintah berharap kolaborasi yang kuat dapat mempercepat penyediaan hunian layak dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Status verifikasi calon penerima
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M Qodari, menyampaikan bahwa proses verifikasi calon penerima bantuan sedang dipercepat. Hingga pengumuman terakhir, verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai pada Juni 2026.
Saat ini, percepatan difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan. Dari target awal sekitar 400.000 unit, proses verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026.
Angka target dan progres verifikasi
| Periode | Target Renovasi | Progres Verifikasi |
|---|---|---|
| 2025 | 45.000 unit | - |
| 2026 | 400.000 unit | ~300.000 unit diverifikasi |
Dampak dan langkah selanjutnya
Kenaikan target menuntut percepatan administrasi, distribusi anggaran, dan pelibatan kontraktor lokal. Pemerintah juga perlu memastikan data calon penerima akurat agar bantuan tepat sasaran. Jika verifikasi dan koordinasi berjalan sesuai rencana, jutaan warga diperkirakan akan mendapatkan hunian yang lebih layak dalam beberapa tahun ke depan.
Dengan fokus pada implementasi dan sinergi antarlembaga, pemerintah berupaya menjadikan program ini sebagai salah satu upaya penting untuk menurunkan rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Indonesia.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...