Prabowo Targetkan Renovasi 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni 2026
Pemerintah menargetkan merenovasi 400.000 rumah tidak layak huni pada 2026. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya setelah bertemu Menteri Perumahan Maruarar Sirait di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Minggu, 19 Juli 2026. Langkah ini bagian dari percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Target 2026 dan perbandingan dengan 2025
Pemerintah menaikkan target renovasi secara signifikan. Pada 2025, target tercatat sebesar 45.000 unit. Kenaikan ini menunjukkan prioritas baru bagi kabinet untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai daerah.
Pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah tidak layak huni pada tahun 2026. Ini meningkat signifikan dibandingkan target tahun 2025 yang mencapai 45.000 unit.
Percepatan pelaksanaan BSPS
Pertemuan antara Seskab dan Menteri Perumahan membahas percepatan pelaksanaan Program BSPS. Diskusi menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan agar realisasi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Pemerintah berharap kolaborasi yang kuat dapat mempercepat penyediaan hunian layak dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Status verifikasi calon penerima
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M Qodari, menyampaikan bahwa proses verifikasi calon penerima bantuan sedang dipercepat. Hingga pengumuman terakhir, verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai pada Juni 2026.
Saat ini, percepatan difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan. Dari target awal sekitar 400.000 unit, proses verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026.
Angka target dan progres verifikasi
| Periode | Target Renovasi | Progres Verifikasi |
|---|---|---|
| 2025 | 45.000 unit | - |
| 2026 | 400.000 unit | ~300.000 unit diverifikasi |
Dampak dan langkah selanjutnya
Kenaikan target menuntut percepatan administrasi, distribusi anggaran, dan pelibatan kontraktor lokal. Pemerintah juga perlu memastikan data calon penerima akurat agar bantuan tepat sasaran. Jika verifikasi dan koordinasi berjalan sesuai rencana, jutaan warga diperkirakan akan mendapatkan hunian yang lebih layak dalam beberapa tahun ke depan.
Dengan fokus pada implementasi dan sinergi antarlembaga, pemerintah berupaya menjadikan program ini sebagai salah satu upaya penting untuk menurunkan rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Indonesia.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Gempa M5,9 Sumba Barat Daya Tak Berpotensi Tsunami
BMKG: gempa M5,9 di Sumba Barat Daya (4 Okt 2026) tak berpotensi tsunami; warga diminta waspada terhadap ban...
Basarnas Hentikan Penyelaman KM Virgo Transport 8
Basarnas menghentikan penyelaman KM Virgo Transport 8 pada hari ke-21 karena kondisi jasad dan struktur kapa...
Peringatan 4 Oktober: Dari Hari Hewan hingga Pekan Antariksa
4 Oktober menandai Hari Hewan Sedunia, Hari Jadi Banten, awal Pekan Kesadaran Penyakit Mental, dan pembukaan...
Pemerintah Didesak Sesuaikan PTKP Sesuai Laju Inflasi
Pakar dan buruh mendesak penyesuaian PTKP yang belum berubah sejak 2016 untuk menjaga daya beli; keputusan a...
Pengangkatan Bangkai KM Virgo di Laut Jawa Digariskan Oktober 2026
PT Virgo Karya Shipping memastikan pengangkatan bangkai KM Virgo di Laut Jawa akan dilakukan pada Oktober 20...
BMKG Waspadai Awan Cumulonimbus dan Gelombang Laut 4 Meter
BMKG mengimbau waspada awan cumulonimbus dan gelombang laut hingga 4 meter pada 4 Oktober 2026; imbauan ditu...