Menteri PPPA Ajak Kolaborasi untuk Pemenuhan Hak Anak
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengajak semua pihak memperkuat kolaborasi untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Minggu, 19 Juli 2026, menjelang peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2026. Tujuannya untuk memastikan setiap anak mendapat lingkungan yang aman, inklusif, dan tanpa diskriminasi agar dapat tumbuh optimal.
Seruan lintas sektor untuk hak anak
Arifah menekankan bahwa tanggung jawab pemenuhan hak anak tidak cukup ditangani oleh satu pihak saja. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan keluarga harus bekerja bersama. Ia memandang momen Hari Anak Nasional sebagai kesempatan memperkuat upaya itu.
"Mari jadikan momentum ini untuk semakin mencintai, melindungi, dan memenuhi hak setiap anak,"
Menurut Arifah, pemenuhan hak anak harus dilaksanakan tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak dengan disabilitas. Ia menegaskan pentingnya menghadirkan lingkungan yang ramah anak dan penuh kasih sayang.
"Setiap anak Indonesia, termasuk anak dengan disabilitas, memiliki hak yang sama untuk bermimpi dan meraih cita-citanya,"
Kolaborasi konkret: program gizi dan penyerahan ikan
Untuk mendorong pemenuhan gizi anak, Kementerian PPPA menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Implementasinya dilakukan melalui penyerahan 200 kilogram ikan segar kepada anak-anak penghuni Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Cahaya Batin di Jakarta. Langkah ini bagian dari kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
"Tujuannya untuk mendorong peningkatan konsumsi protein berkualitas bagi anak,"
Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Machmud, mendukung inisiatif tersebut. Ia menyatakan konsumsi ikan penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak.
"Membiasakan makan ikan berarti memenuhi kebutuhan protein dan Omega-3 yang dibutuhkan anak untuk tumbuh sehat, kuat, dan cerdas,"
Dampak dan langkah ke depan
Kolaborasi antar-kementerian dan pelibatan aktor publik serta swasta diharapkan tidak hanya bersifat simbolis. Langkah nyata seperti distribusi bahan pangan bergizi perlu diikuti program edukasi gizi, akses layanan kesehatan, dan kebijakan inklusif di tingkat daerah.
Dengan pendekatan terpadu, pemerintah berharap hak anak terpenuhi secara menyeluruh dan generasi mendatang tumbuh sehat, cerdas, serta siap mewujudkan cita-cita mereka.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...