REI DKI Dorong 29 Ribu Apartemen Kosong Jadi Solusi Hunian

DPD REI DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI mendorong optimalisasi existing housing stock—termasuk sekitar 29.000 unit apartemen yang belum terserap pasar—sebagai solusi cepat untuk mengatasi kekurangan hunian di Jakarta.

Dorongan optimalisasi stok hunian

Usulan itu mengemuka dalam Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) REI DKI Jakarta 2026. Pertemuan menghadirkan pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan pemangku kepentingan perumahan untuk mencari langkah nyata menanggulangi krisis hunian.

Ketua DPD REI DKI, Arvin F. Iskandar, menegaskan penyelesaian masalah perumahan tidak cukup hanya lewat pembangunan proyek baru. Sebagian solusi sudah tersedia dalam hunian yang siap huni namun belum terserap pasar.

“Persoalan kita bukan hanya bagaimana membangun rumah baru, tetapi bagaimana rumah yang sudah tersedia dapat benar-benar dimiliki dan dihuni oleh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, existing housing stock harus dipandang sebagai bagian dari solusi penyediaan hunian Jakarta,”

Data dan potensi 29.000 unit

Berdasarkan riset yang menjadi rujukan REI DKI, ada sekitar 29.000 unit apartemen kosong di Jakarta. Kondisi ini dinilai sebagai peluang strategis untuk mempercepat penyediaan hunian tanpa menunggu pembangunan baru.

REI menilai agar stok ini terserap perlu kebijakan yang tepat, insentif, dan akses pembiayaan yang adaptif sehingga hunian menjadi terjangkau bagi target penerima.

Skema pembiayaan: FPPR dan akses kredit

Pemerintah provinsi berupaya melengkapi strategi dengan skema pembiayaan. Kepala Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan DPRKP DKI, Lady Natalia, menyatakan penyerapan hunian eksisting harus didukung instrumen pembiayaan yang menjangkau masyarakat.

Pemprov DKI telah mengembangkan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Skema ini menawarkan beberapa fasilitas sebagai berikut:

• Bunga tetap 5% hingga akhir tenor
• Pembiayaan hingga 100% tanpa uang muka
• Tenor hingga 20 tahun
• Perlindungan asuransi kredit, kebakaran, dan jiwa
• Tanpa biaya provisi dan administrasi

Skema FPPR bisa diterapkan pada hunian eksisting, sehingga berpotensi mempercepat penyerapan unit yang sudah tersedia.

Peran pemerintah dan pengembangan TOD

Sekretaris Daerah DKI, Uus Kuswanto, menekankan bahwa penyediaan hunian adalah bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

“Jakarta sedang berada pada momentum transformasi menuju kota global. Yang kita bangun bukan hanya infrastruktur, tetapi juga kualitas hidup masyarakat,”

Pemprov juga mendorong pengembangan kawasan berbasis transportasi publik atau Transit Oriented Development (TOD) yang terintegrasi dengan MRT, LRT, KRL, dan TransJakarta untuk menghadirkan hunian yang dekat dengan sarana transportasi.

Regulasi dan perhatian pada kelompok MBT

REI DKI mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun. Regulasi ini diharapkan memperkuat ekosistem penyediaan hunian, khususnya bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT).

“Mereka tidak cukup rendah untuk masuk seluruhnya dalam skema subsidi, tetapi juga belum cukup kuat untuk membeli hunian komersial. Padahal mereka membutuhkan hunian dekat dengan tempat kerja dan transportasi publik,”

Selain skema pembiayaan dan kebijakan, DPRKP telah membangun kolaborasi dengan perbankan dan pengembang melalui proyek Hunian Terjangkau Milik (HTM), seperti:

• Menara Samawa
• Menara Kanaya
• Sentraland Cengkareng
• Bandar Kemayoran
• Kolaborasi dengan PT SPI

Ketiga pihak sepakat bahwa percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau membutuhkan sinergi kebijakan, pembiayaan, dan pengembang. Optimalisasi stok hunian yang sudah ada, dukungan pembiayaan seperti FPPR, pengembangan TOD, serta penguatan regulasi diharapkan mempercepat terwujudnya hunian berkelanjutan bagi warga Jakarta.